Kualitas Udara di Jakarta dan Sekitarnya Memburuk
Beberapa pekan terakhir, kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya terus memburuk, terutama menjelang musim kemarau. Indeks kualitas udara (AQI⁺ US) dan polusi udara PM2.5 menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-15 dari 138 negara dengan AQI⁺ US sebesar 101, yang masuk dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Konsentrasi PM2.5 saat ini mencapai 7,1 kali nilai panduan WHO. Partikel halus ini sangat kecil sehingga mudah masuk ke aliran darah saat bernapas.
Di kawasan Jabodetabek, Tangerang Selatan memiliki indeks udara terburuk yaitu 167, diikuti Bogor dengan 123, Bekasi 92, Jakarta 85, Depok 75, dan Tangerang 69 AQI US. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan (KLH/ BPLH) Rasio Ridho Sani menyatakan bahwa polusi udara bukan hanya masalah lingkungan hidup, tetapi juga masalah multidimensi yang melibatkan biaya ekonomi dan kesehatan.
Penyebab Polusi Udara di Jabodetabek
Penyebab utama polusi udara di kota besar seperti Jabodetabek bervariasi. Emisi transportasi menyumbang sekitar 32-37% pada musim hujan dan meningkat menjadi 41-57% pada musim kemarau. Ini berarti hampir 50% penurunan kualitas udara berasal dari emisi kendaraan. Selain itu, emisi dari industri termasuk PLTU sebesar 14%, pembakaran terbuka 11% pada musim hujan dan 9% saat kemarau, debu konstruksi bangunan 13%, serta aerosol sekunder 6-16% pada musim hujan dan 1-7% pada musim kemarau.
Aerosol sekunder merupakan hasil reaksi bahan-bahan pencemar lainnya, yang dapat membentuk partikel yang menyebabkan polusi udara. Berdasarkan studi, kerugian ekonomi dan biaya kesehatan akibat polusi udara di Jakarta mencapai lebih dari Rp45 triliun per tahun atau sekitar 22% dari PDB. Penurunan kualitas udara berdampak pada kesehatan masyarakat, termasuk kematian dini dan gangguan pernapasan serius, dengan beban biaya kesehatan sebesar lebih dari Rp13 triliun.
Upaya Mengurangi Polusi Udara
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan transisi ke bahan bakar yang lebih bersih dan ramah lingkungan seperti Euro 4, yang dapat menurunkan emisi kendaraan. KLH juga mendorong pengurangan emisi dari kegiatan industri dengan pengawasan ketat dan pemasangan peralatan yang lebih baik. Kawasan industri diminta untuk mengganti batubara dengan gas alam guna mengurangi polusi udara.
Selain itu, KLH memperketat sanksi terhadap tempat pengolahan sampah ilegal dan mempromosikan penggunaan transportasi umum untuk mengurangi polusi. Kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga terkait diperlukan agar langit kembali biru.
Dampak Ekonomi dan Kesehatan
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperkirakan kerugian ekonomi dan biaya kesehatan akibat polusi udara mencapai Rp221 triliun setiap tahunnya atau 1% dari PDB. Dampak ini mencakup peningkatan belanja kesehatan, klaim BPJS Kesehatan, penurunan produktivitas, dan biaya listrik yang meningkat akibat penggunaan pendingin ruangan.
Polusi udara tinggi juga menurunkan minat investasi karena investor cenderung menghindari daerah dengan kualitas udara buruk. Di tiga kawasan industri Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara, biaya kesehatan akibat polusi mencapai Rp40,7 triliun.
Risiko Kesehatan dan Solusi
Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyatakan bahwa kualitas udara yang buruk meningkatkan risiko kesehatan masyarakat. Laporan State of Global Air 2024 menyebutkan bahwa polusi udara menyumbang 8,1 juta kematian secara global pada 2021. Transportasi menjadi salah satu kontributor utama polusi udara perkotaan.
Partikel debu, terutama PM2.5, sangat berbahaya karena bisa masuk ke paru-paru dan aliran darah. Paparan jangka panjang menyebabkan penyakit kronis seperti jantung iskemik, kanker paru-paru, dan infeksi saluran pernapasan. Data KLH menunjukkan bahwa konsentrasi PM2.5 di Jabodetabek melebihi ambang batas nasional.
Langkah Konkret untuk Mengurangi Polusi
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus meningkatkan kualitas bahan bakar dengan standar minimal Euro IV dan pembatasan emisi industri. Di sektor transportasi, akselerasi penggunaan kendaraan listrik diperlukan untuk mengurangi pembakaran BBM. Selain itu, larangan pembuangan dan pembakaran sampah harus ditegakkan.
Co-Founder Bicara Udara Novita Natalia menilai bahwa dampak polusi udara tidak hanya fisik, tetapi juga ekonomi akibat penurunan produktivitas. Perlu pendekatan terkoordinasi lintas daerah untuk mengendalikan polusi udara yang dipengaruhi oleh pergerakan angin.
Pengkampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta Muhammad Aminullah menyatakan bahwa pemerintah belum serius menangani polusi udara. Penanganan harus dilakukan dari hulu, bukan hanya di hilir. Diperlukan sinergitas antara kepala daerah di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, dengan KLH sebagai pengawas. Selain penindakan, pencegahan juga penting, seperti mengkaji setiap izin lingkungan yang berpotensi menyebabkan pencemaran.
Comment