Gardupedia.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memberikan klarifikasi tegas terkait isu pelarangan film dokumenter bertajuk “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”. Yusril menyatakan bahwa pemerintah pusat sama sekali tidak pernah mengeluarkan instruksi untuk melarang pemutaran maupun kegiatan nonton bareng (nobar) film tersebut.
Menurut Yusril, insiden pembubaran nobar yang terjadi di beberapa lokasi, seperti di Universitas Mataram (Unram) dan UIN Mataram, Nusa Tenggara Barat, bukanlah atas perintah pemerintah atau aparat penegak hukum secara terpusat. Ia menjelaskan bahwa kendala di kampus-kampus tersebut lebih bersifat administratif dan prosedural di tingkat lokal, bukan karena substansi isi filmnya.
Sebagai perbandingan, Yusril menunjuk kegiatan serupa di Bandung dan Sukabumi yang tetap berjalan lancar tanpa ada gangguan atau pencegalan dari pihak mana pun.
Film dokumenter tersebut diketahui berisi kritik tajam terhadap implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Papua Selatan, terutama mengenai dampaknya terhadap kelestarian lingkungan dan hak ulayat masyarakat adat. Menanggapi hal ini, Yusril menilai bahwa kritik dalam sebuah negara demokrasi adalah hal yang wajar dan lumrah.
“Kritik seperti itu adalah hal yang biasa, meskipun saya mengakui ada narasi dan judul yang cenderung provokatif. Namun, publik sebaiknya tidak hanya bereaksi pada judulnya yang kontroversial,” ujar Yusril dalam keterangan resminya, Kamis (14/5/2026).
Alih-alih melarang, Yusril justru menyarankan agar masyarakat menonton film tersebut untuk kemudian mendiskusikannya secara kritis. Ia berharap adanya debat yang sehat sehingga muncul sudut pandang pro dan kontra yang konstruktif bagi publik.
Bagi pemerintah sendiri, Yusril menyebutkan bahwa kritik yang disampaikan melalui film tersebut bisa menjadi bahan evaluasi dan pelajaran berharga untuk memperbaiki pelaksanaan proyek di lapangan demi kesejahteraan rakyat.
Menutup pernyataannya, Yusril mengingatkan bahwa meski setiap warga negara memiliki kemerdekaan untuk berekspresi, kebebasan tersebut harus dibarengi dengan tanggung jawab moral terhadap publik. Ia mendorong para pembuat film untuk juga siap memberikan penjelasan mengenai makna di balik karya mereka agar tidak menimbulkan salah tafsir yang meluas di tengah masyarakat.
Gardupedia.com berkomitmen menyajikan berita yang akurat, informatif dan kredibel. Ikuti dan pantau terus perkembangan berita selanjutnya !
Comment