Penundaan Investasi di Pulau Rempang dan Persoalan yang Muncul
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Transmigrasi, Mentrans Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, mengumumkan rencana penundaan investasi di Pulau Rempang, khususnya di Kawasan Sembulang. Namun, kebijakan ini mendapat tanggapan berbeda dari masyarakat setempat, terutama dari Aliansi Masyarakat Rempang Galang (Amar-GB). Mereka justru meminta agar proyek strategis nasional (PSN) tersebut tidak hanya ditunda, tetapi sepenuhnya dihentikan.
Ketua Amar-GB, Saka, menyatakan bahwa pernyataan pemerintah untuk menunda investasi adalah bentuk manipulasi terhadap masyarakat Rempang yang masih mempertahankan kampung halaman mereka. “Harusnya lobi kami yang ditanggapi. Ditunda itu bahasa yang tidak jelas. Masyarakat dibuat bingung dan dipermainkan oleh kebijakan pemerintah,” ujarnya pada Sabtu 2 Agustus 2025.
Permintaan Pengakuan Tanah Kampung Tua
Saka menjelaskan bahwa warga Rempang sudah lama meminta pengakuan atas tanah kampung mereka. Pasalnya, masyarakat sudah tinggal di kampung-kampung tersebut sebelum Indonesia merdeka. Terdapat sekitar 16 kampung tua di Pulau Rempang-Galang, termasuk Sembulang. “Walaupun sudah tiga tahun suara kami disampaikan, pemerintah belum memberikan solusi yang optimal,” tambahnya.
Selain itu, Saka juga menolak wacana transmigrasi komunal seluas 400 hektar lahan untuk warga terdampak PSN Rempang Eco City. Menurutnya, yang diinginkan masyarakat adalah kampung-kampung leluhur mereka tetap dipertahankan. “Keinginan kami bukan satu wilayah, tapi kampung tetap ada. Pemerintah harus memberikan solusi itu,” katanya.
Kekecewaan terhadap Pernyataan Mentrans
Saka menyayangkan pernyataan Mentrans yang mengaku tidak memahami keinginan warga yang bertahan. Padahal, politisi Partai Demokrat ini beberapa kali berkunjung ke Rempang dan bahkan menginap di pulau tersebut. “Keinginan kami adalah kampung tua, jika itu dilaksanakan maka investasi bisa berjalan,” ujarnya.
Persyaratan Investasi yang Ramah Lingkungan
Meskipun investasi menjadi prioritas, warga Rempang juga memperhatikan dampak lingkungan. Mata pencaharian utama mereka adalah nelayan dan petani. Jika lingkungan rusak akibat investasi, maka masa depan anak cucu mereka akan terancam. “Rempang adalah tempat hidup di laut dan darat. Bekerja di industri belum bisa bersaing dengan karyawan dari luar,” kata Saka.
Ia juga menyebutkan bahwa di Kota Batam, banyak investasi tetapi minim ruang bagi warga Rempang. “Di Batam investasi banyak, tapi masyarakat Rempang sulit diterima, apalagi investasi internasional,” tambahnya.
Permintaan Pemerintah untuk Turun Langsung
Sebagai ketua Amar-GB yang menolak PSN Rempang Eco City, Saka meminta pemerintah turun langsung ke Rempang dan memahami apa yang diinginkan masyarakat Melayu Rempang. Menurutnya, hingga saat ini belum ada titik temu antara pemerintah dan masyarakat lokal. Jika terus dipaksakan, konflik akan terus berlanjut.
“Kami tidak yakin dengan pernyataan penundaan ini. Malahan menurut kami, ini hanya strategi pemerintah agar bisa masuk ke kampung-kampung yang mayoritas warganya menolak PSN,” ujarnya.
Kondisi Saat Ini di Pulau Rempang
Hingga kini, warga Rempang masih bertahan di kampung masing-masing. Belum ada tanda-tanda penambahan warga yang mau direlokasi atau menerima program transmigrasi lokal yang digagas Mentrans. Di sisi lain, warga Sungai Raya sedang bergesekan dengan petugas kehutanan terkait pemetaan lahan hutan buru. Mereka juga menolak dijadikan kawasan kampung mereka sebagai taman buru secara sepihak oleh Kementerian Kehutanan.
Pendekatan Lebih Lanjut dari Pemerintah
Mentrans Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menjelaskan bahwa usulan penundaan investasi hanya berlaku di area tertentu yang masih ada resistensi dari masyarakat. “Penundaan ini tidak berlaku untuk keseluruhan Pulau Rempang, tetapi hanya di lokasi seperti Sembulang,” ujarnya.
Menurutnya, di lokasi yang masih ada penolakan, perlu dilakukan pendekatan lebih lanjut melalui dialog atau diskusi bersama guna menjelaskan manfaat investasi bagi masyarakat sekitar. “Sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat, mereka maunya seperti apa,” tambahnya.
Iftitah juga meminta bantuan mahasiswa KKN Umrah yang ditugaskan ke Pulau Rempang untuk memberikan pendampingan dan meningkatkan kapasitas penduduk lokal. Karena biasanya kekhawatiran masyarakat tentang investasi adalah merasa terpinggirkan.
Comment