Bupati Pati Membatalkan Kenaikan PBB, Namun Aksi Massal Tetap Digelar
Bupati Pati, Sudewo, telah mengumumkan pencabutan kebijakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sebelumnya mencapai 250 persen. Keputusan ini diambil setelah mendapat protes keras dari masyarakat. Sebelumnya, kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tersebut menimbulkan ketidakpuasan yang luas.
Sudewo, yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 untuk periode jabatan 2025-2030, kini menjadi sorotan publik akibat aturan kontroversial yang ia buat. Meskipun kebijakan PBB telah dicabut, warga Pati tetap berencana menggelar demo massal pada hari Rabu, 13 Agustus 2025.
Demo Tetap Berjalan, Tuntutan Bergeser
Meskipun kebijakan kenaikan PBB telah dibatalkan, unjuk rasa besar yang direncanakan tetap akan digelar. Beberapa kelompok seperti Gerakan Pati Bersatu (Gerpab) pimpinan Cahya Basuki dan Aliansi Santri untuk Demokrasi (Aspirasi) telah menyatakan mundur dari rencana aksi. Namun, Koordinator Penggalangan Donasi Aliansi, Teguh Istiyanto, menegaskan bahwa kelompoknya akan tetap turun ke jalan.
Teguh menyebutkan bahwa demonstrasi ini merupakan jawaban atas pernyataan Sudewo yang sebelumnya menantang 50.000 warga untuk berunjuk rasa. Ia juga menjelaskan bahwa tuntutan mereka kini tidak lagi sebatas soal PBB, melainkan mendesak agar Sudewo lengser dari jabatannya.
“Kami tidak mengubah tuntutan. Yang kami persoalkan sejak awal memang bukan cuma PBB. Hanya saja, dalam pembentukan Aliansi, isu utama yang kami angkat memang PBB. Karena memang itulah yang menyatukan kami. Korbannya semua warga Pati, menyeluruh,” ujar Teguh.
Pengamanan Aksi Diperkuat
Menyikapi rencana aksi unjuk rasa tersebut, Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) akan mengerahkan personel tambahan untuk membantu pengamanan. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto, mengonfirmasi bahwa pihaknya akan memberikan bantuan kepada Polresta Pati dengan mengerahkan personel dari beberapa polres terdekat.
“Yang jelas ada bantuan personel dari Polrestabes Semarang, Polres Semarang, Polres Demak, Polres Kudus disusul Blora dan Jepara,” kata Artanto. Selain itu, Polresta Pati akan menerjunkan 2.684 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa besar-besaran pada Rabu (13/8/2025).
Masalah Karyawan Honorer RSUD RAA Soewondo
Gelombang protes terhadap Bupati Sudewo turut dimanfaatkan oleh ratusan mantan pegawai honorer Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RAA Soewondo Pati. Mereka yang tergabung dalam kelompok Korban PHK BLUD RSUD Soewondo mengaku kehilangan pekerjaan akibat kebijakan politis Sudewo yang melakukan perampingan pegawai.
Ruha, salah satu perwakilan korban PHK, menyampaikan kekecewaannya. Ia mengaku diberhentikan tanpa kompensasi apa pun setelah mengabdi selama puluhan tahun. “Saya sudah 20 tahun mengabdi di RSUD Soewondo Pati, tapi saya dikeluarkan dengan surat pemberhentian kerja, tanpa ada pesangon, tanpa ada pengalihan tempat kerja, tanpa ada penghargaan, tanpa apa pun,” ujarnya.
Ruha menjelaskan bahwa ada 220 pegawai honorer yang menjadi korban rasionalisasi jumlah pegawai. Mereka dinyatakan tidak lolos dalam tes seleksi “karyawan tidak tetap menjadi karyawan tetap” pada April 2025. Ruha menuding proses tes tersebut penuh kecurangan dan tidak transparan.
“Bagi saya tes itu tidak fair, karena saat pengumuman hasil tes, tidak jelas poin atau skornya. Hanya ada nama dan keterangan lolos dan tidak lolos,” tutur dia. Bahkan, Ruha membeberkan ada peserta yang terbukti berbuat curang namun justru dinyatakan lolos seleksi.
“Kami menuntut untuk dipekerjakan kembali di RSUD. Kalau tidak, turunkan Pak Bupati. Kami 220 orang yang kena PHK ini, in syaa Allah aksi tanggal 13 siap datang semua,” pungkasnya.
Comment