Aksi Unjuk Rasa di Kabupaten Pati
Sejumlah pihak akan menghadiri aksi unjuk rasa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Rabu (13/8/2025) meski tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen, batal dinaikkan. Meskipun kebijakan tersebut telah dibatalkan, beberapa kelompok masyarakat tetap memutuskan untuk turut serta dalam aksi ini.
Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak dan PBB-P2
Pemerintah Kabupaten Pati sempat mengeluarkan kebijakan tentang penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250 persen. NJOP adalah harga rata-rata jual beli yang diperoleh dari harga objek lain yang sejenis, Nilai Jual Objek Pajak Pengganti atau nilai baru. Sementara itu, PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Namun, setelah kebijakan itu menjadi polemik, Bupati Pati Sudewo membatalkan kenaikan tarif PBB-P2. Hal ini dilakukan setelah mendapat tekanan publik yang cukup besar. Meski demikian, beberapa kelompok masyarakat tetap ingin melanjutkan aksi mereka.
Kelompok yang Ikut Demo
- Aliansi Masyarakat Pati Bersatu
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menegaskan bahwa aksi unjuk rasa besar-besaran pada 13 Agustus 2025 tidak akan dibatalkan. Mereka menilai bahwa pembatalan kenaikan tarif PBB-P2 bukanlah tindakan yang benar-benar berdasarkan hati nurani, melainkan karena tekanan dari masyarakat.
Koordinator Lapangan (Korlap) Penggalangan Donasi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istiyanto, menyampaikan ketidakpuasan terhadap pernyataan Bupati Sudewo. Ia mempertanyakan kebenaran pernyataan tersebut dan menilai bahwa Bupati hanya melakukan pembatalan karena adanya tekanan dari warga.
Ia menegaskan bahwa sampai kapan pun, pihaknya akan terus menuntut Bupati Sudewo dicopot dari jabatannya, bagaimana pun mekanismenya.
- Ratusan Eks Honorer RSUD Pati
Ratusan mantan pegawai honorer Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RAA Soewondo Kabupaten Pati akan bergabung dalam aksi unjuk rasa pada 13 Agustus 2025 di Alun-Alun Pati. Mereka merasa kehilangan pekerjaan akibat kebijakan Bupati Pati, Sudewo, yang melakukan perampingan pegawai RSUD dengan alasan efisiensi anggaran.
Eks honorer bernama Siswanto mengaku sakit hati dengan perkataan Sudewo yang menuding karyawan honorer RSUD asal masuk tanpa mekanisme seleksi yang jelas, bahkan juga menuduh masuk dengan praktik suap. Ia menegaskan bahwa dirinya dan teman-temannya yang sudah bekerja bertahun-tahun masuk secara murni lewat mekanisme tes.
- Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi
Ribuan santri di Kabupaten Pati juga akan bergabung dalam aksi unjuk rasa pada 13 Agustus 2025. Para santri yang akan ikut berunjuk rasa tergabung dalam Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (ASPIRASI). Mereka akan mengerahkan 5 ribu santri dari berbagai penjuru Kabupaten Pati untuk ikut serta dalam aksi unjuk rasa tersebut.
Pengamanan Demo oleh Polda Jateng
Polda Jateng akan menerjunkan personel bantuan untuk pengamanan demonstrasi pada 13 Agustus 2025. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, mengatakan pihaknya akan membantu Polres Pati dalam mengamankan demonstrasi. Personel yang dikerahkan berasal dari berbagai wilayah seperti Semarang, Demak, Kudus, Blora, dan Jepara.
Pembatalan Kenaikan PBB-P2
Setelah mendapat tekanan publik, Bupati Pati Sudewo akhirnya membatalkan kebijakan penyesuaian NJOP yang mengakibatkan kenaikan tarif PBB-P2 hingga 250 persen. Keputusan ini diambil demi menciptakan situasi aman dan kondusif, serta dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati.
Alasan Naikkan PBB-P2
Bupati Pati menjelaskan bahwa alasan kenaikan tarif PBB-P2 adalah karena tarif sebelumnya belum mengalami kenaikan selama 14 tahun. Penyesuaian ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, kebijakan ini menuai kontroversi dan menimbulkan protes dari masyarakat.
Comment