Gardupedia.com — Memasuki usia ke-81 pada Oktober 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dinilai masih menyisakan pekerjaan rumah besar terkait pemerataan kesejahteraan masyarakat. Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Athoillah, S.I.P., M.I.P., menegaskan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dan besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum cukup jika tidak memberikan dampak nyata bagi kehidupan warga kelas bawah.
Gus Atho’, sapaan akrabnya, menyatakan bahwa momen peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemprov Jatim semestinya dijadikan ajang evaluasi menyeluruh atas efektivitas kebijakan publik dan penggunaan anggaran daerah, bukan sekadar seremoni tahunan.
“HUT ke-81 ini adalah ajang muhasabah atau evaluasi diri bersama. Pemprov Jatim dan DPRD harus makin solid bergerak sebagai pelayan masyarakat,” ujar Gus Atho’ di Jombang, Kamis (15/10/2026).
Politisi muda tersebut menyoroti pelaksanaan APBD Jawa Timur 2026 yang dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan di tingkat tapak. Menurutnya, penanganan kemiskinan di Jawa Timur memerlukan strategi pembenahan data yang akurat hingga tingkat RT/RW serta pemfokusan pada program pemberdayaan yang produktif.
“Perencanaan anggaran yang baik belum otomatis menjamin program pemerintah memberikan dampak langsung bagi masyarakat bawah. Penanganan kemiskinan masih perlu diperkuat melalui program yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada pemberdayaan produktif, bukan hanya bantuan yang bersifat sementara,” tegasnya.
Gus Atho’ menguraikan sejumlah persoalan teknis yang kerap berulang, seperti kecenderungan penyerapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menumpuk pada akhir tahun, ketidakakuratan data penerima bantuan sosial, hingga investasi skala besar yang belum optimal menyerap tenaga kerja lokal. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, ia mendorong BUMD milik Pemprov Jatim agar lebih aktif melakukan ekspansi usaha ke kawasan pinggiran, Madura, dan Tapal Kuda.
“Pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pemerataan. APBD tidak boleh hanya menghasilkan capaian makro, tetapi harus menjadi instrumen untuk memperkecil kesenjangan antarwilayah,” kata anggota Komisi C DPRD Jatim tersebut.
Sebagai anggota komisi yang membidangi keuangan dan pendapatan daerah, Gus Atho’ turut mengkritisi kontribusi sejumlah BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilainya belum sebanding dengan besarnya penyertaan modal dari pemerintah. Ia mendorong adanya pergeseran paradigma dalam pengelolaan seluruh aset strategis milik provinsi.
“Penyertaan modal dari pemerintah daerah harus menghasilkan manfaat ekonomi yang sebanding. Melalui peran di Komisi C, kami mendorong perubahan pola pengelolaan aset pemerintah, dari yang sekadar dipelihara menjadi aset produktif yang mampu menghasilkan pendapatan dan membuka lapangan kerja,” tutur Gus Atho’.
Ia merinci sejumlah potensi aset di wilayah Jombang dan Mojokerto yang dinilai belum tergarap maksimal, di antaranya lahan strategis untuk rest area, pusat logistik, sentra UMKM dan agrobisnis, gedung bekas kantor, hingga fasilitas UPT Balai Latihan Kerja (BLK) yang perlu disinergikan dengan kebutuhan industri. Selain itu, kawasan sempadan air dan embung dapat dimanfaatkan untuk ekowisata maupun perikanan darat berbasis BUMDes melalui audit Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Sebagai legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim X yang meliputi Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Mojokerto, Gus Atho’ mendesak agar alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan program prioritas Pemprov Jatim disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat desa, seperti perbaikan jalan usaha tani, jalan desa, sistem irigasi, serta penanganan banjir.
“Jombang dan Mojokerto memiliki posisi strategis sebagai kawasan penyangga ekonomi, pertanian, industri, pariwisata, hingga pendidikan pesantren. Kebijakan anggaran provinsi harus mampu memperkuat potensi riil tersebut,” paparnya.
Khusus untuk sektor pertanian di Jombang, Gus Atho’ menekankan pentingnya intervensi pemerintah daerah secara konkrit. “Petani Jombang membutuhkan akses permodalan melalui skema kredit usaha berbunga ringan, bantuan alat dan mesin pertanian, serta peran aktif BUMD dalam menyerap hasil panen demi menjaga stabilitas harga jual,” jelasnya.
Sementara untuk sektor UMKM dan pariwisata di Mojokerto, seperti di kawasan Pacet dan Trowulan, ia menuntut adanya kemudahan perizinan, sertifikasi usaha, keringanan pajak, serta perbaikan fasilitas jalan menuju destinasi wisata.
“Petani, pelaku UMKM, dan pengelola wisata tidak boleh hanya menjadi objek penerima program, tetapi harus dijadikan penggerak utama ekonomi daerah. Berbagai dukungan fiskal tersebut perlu disalurkan secara transparan tanpa hambatan birokrasi yang tidak perlu,” tegasnya.
Gus Atho’ juga menyinggung kendala koordinasi lintas pemerintah daerah, seperti ego sektoral dalam perencanaan anggaran, perbedaan data kemiskinan, serta lamanya proses perizinan dan tata ruang yang menghambat sinkronisasi antara Pemprov Jatim dan pemerintah kabupaten/kota. Ia juga mendesak agar Peraturan Daerah (Perda) yang telah disahkan segera ditindaklanjuti dengan aturan pelaksanaan agar memberikan manfaat nyata.
Dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui program NGODE, Gus Atho’ mengungkapkan bahwa kebutuhan warga di lapangan sebenarnya sangat mendasar.
“Aspirasi yang kami terima dari warga fokus pada kemudahan mencari nafkah, ketersediaan harga sembako dan pupuk yang terjangkau, serta akses pendidikan dan kesehatan yang layak. Hal-hal mendasar inilah yang wajib menjadi prioritas dalam pengalokasian APBD,” ungkapnya.
Di akhir penjelasannya, Gus Atho’ mengingatkan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif demi memastikan setiap rupiah dalam APBD memberikan manfaat langsung bagi rakyat.
“Keberhasilan pemerintahan bukan semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran atau tingginya pertumbuhan ekonomi, melainkan oleh seberapa jauh masyarakat merasakan manfaat pembangunan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkas Gus Atho’.
Gardupedia.com berkomitmen menyajikan berita yang akurat, informatif dan kredibel. Ikuti dan pantau terus perkembangan berita selanjutnya !
Comment