Gardupedia.com — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran menteri bidang perekonomian di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/11/2026). Rapat tersebut digelar guna mengevaluasi kondisi perekonomian nasional, mengendalikan laju inflasi, serta menginstruksikan penghematan anggaran secara ketat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam pengarahannya, Presiden menegaskan bahwa jajaran pemerintah harus memiliki kepekaan tinggi terhadap situasi ekonomi global yang terus bergejolak. Seluruh instansi diinstruksikan untuk berdisiplin penuh dalam menggunakan keuangan negara.
“Kita harus memastikan setiap rupiah dari APBN digunakan secara efektif, efisien, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Penghematan anggaran bukan sekadar efisiensi administrasi, melainkan komitmen menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah situasi yang penuh tantangan,” tegas Prabowo dalam rapat tersebut, Selasa (3/11/2026).
Sebagai langkah konkret, Presiden memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga untuk memangkas pengeluaran operasional yang dinilai tidak mendesak, mulai dari perjalanan dinas hingga kegiatan seremonial.
“Saya minta seluruh kementerian dan lembaga hentikan kegiatan-kegiatan seremonial, perjalanan dinas yang tidak substansial, serta acara yang tidak perlu. Uang rakyat tidak boleh terbuang untuk hal-hal yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Prabowo.
Selain penghematan belanja negara, fokus utama rapat mengarah pada pengendalian laju inflasi dan stabilitas harga kebutuhan pokok di pasaran. Presiden meminta para menteri terkait untuk turun langsung memastikan rantai pasokan pangan tetap terjaga dengan baik.
“Inflasi dan harga bahan pokok harus terus dikawal ketat dari hari ke hari. Rakyat tidak boleh terbebani oleh lonjakan harga. Pastikan stok pangan nasional cukup, jalur distribusi lancar, dan intervensi pasar dilakukan dengan cepat jika terjadi kenaikan harga,” kata Presiden.
Di akhir arahannya, Presiden Prabowo mengingatkan seluruh menteri kabinet untuk memperkuat sinergi dan mengikis hambatan birokrasi demi mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
“Jangan ada lagi regulasi atau kendala birokrasi yang memperlambat eksekusi di lapangan. Para menteri harus bergerak cepat, kompak, dan bersinergi. Kita tidak punya waktu untuk berwacana, yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah aksi nyata dan hasil yang konkret,” pungkasnya.
Comment