Gardupedia.com – Hingga saat ini, dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS) masih belum bisa melintasi Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, mengungkapkan bahwa kendala utama yang dihadapi adalah dinamika internal di dalam negeri Iran yang memengaruhi implementasi kebijakan di lapangan.
Dalam keterangannya di Kantor Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (22/4/2026), Sugiono menjelaskan bahwa meskipun ada pembicaraan di tingkat atas, pelaksanaannya di wilayah konflik sering kali tidak berjalan selaras. “Terkadang kebijakan dari pimpinan pusat tidak langsung bisa diterapkan oleh petugas di lapangan. Masalah koordinasi inilah yang sedang kami cari jalan keluarnya,” ujar Menlu.
Selain masalah internal Iran, pemerintah Indonesia juga tengah menegosiasikan berbagai persyaratan baru yang ditetapkan otoritas setempat bagi kapal-kapal yang ingin melewati jalur strategis tersebut. Salah satu poin krusial yang dibahas adalah adanya usulan mengenai biaya pungutan atau “uang tol” untuk melintasi Selat Hormuz.
Terkait hal ini, Indonesia bersama sejumlah negara lain menyatakan keberatannya. Sugiono menegaskan bahwa segala bentuk pungutan tambahan dianggap melanggar prinsip freedom of navigation (kebebasan bernavigasi) di perairan internasional.
Dua kapal yang masih tertahan di kawasan Laut Arab tersebut adalah:
- VLCC Pertamina Pride: Mengangkut minyak mentah (light crude oil) yang diperuntukkan bagi kebutuhan energi nasional.
- Kapal Gamsunoro: Mengangkut kargo milik konsumen pihak ketiga (third party).
Meskipun dua kapal pengangkut bahan bakar tersebut belum bisa masuk ke wilayah Indonesia, Menlu Sugiono memastikan bahwa ketahanan energi dalam negeri tidak terganggu. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi dengan mencari sumber energi alternatif dan jalur distribusi lain.
“Pasokan kita tidak sepenuhnya bergantung pada jalur Selat Hormuz. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir mengenai stok energi nasional,” imbuhnya.
Senada dengan Menlu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pihaknya terus berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memantau situasi. Namun, Bahlil enggan membeberkan detail negosiasi lebih lanjut karena menganggap hal tersebut sebagai bagian dari strategi diplomasi dan geopolitik yang sensitif.
Pihak Pertamina International Shipping (PIS) sendiri terus melakukan pemantauan ketat dan menyiapkan rencana pelayaran (passage plan) cadangan untuk memastikan keselamatan kru dan muatan kapal segera setelah izin melintas diberikan.
Gardupedia.com berkomitmen menyajikan berita yang akurat, informatif dan kredibel. Ikuti dan pantau terus perkembangan berita selanjutnya !
Comment