JAKARTA – Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola wilayah perbatasan di tanah air. Langkah strategis ini diambil demi menjaga kedaulatan wilayah Indonesia sekaligus mempercepat penyebaran pembangunan secara merata. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Muhammad Tito Karnavian.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito setelah menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta (29/6/2026). Pertemuan tersebut secara khusus membahas hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh Panitia Kerja (Panja) DPR mengenai dinamika wilayah perbatasan.
“Tugas pertama adalah penyelesaian sengketa perbatasan negara. Kita memang masih memiliki beberapa isu dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Timor Leste, ada yang sudah selesai dan ada yang masih dalam proses pembicaraan,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2026).
Mandat kedua adalah memajukan perekonomian dan kesejahteraan warga di wilayah pinggiran guna menumbuhkan rasa keadilan serta memperkuat semangat nasionalisme.
“Kalau masyarakat perbatasan makmur dan sejahtera, nasionalisme akan tinggi dan tentu tidak mudah diinfiltrasi pihak lain,” tuturnya.
Tito juga menyoroti kompleksitas yang dihadapi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
“Berbeda dengan negara-negara besar berbasis daratan, kita adalah negara kepulauan. Tidak ada konektivitas darat dari Sabang sampai Merauke, ini tantangan besar yang harus dikelola bersama,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Tito mengapresiasi Komisi II DPR RI yang telah membentuk Panja Perbatasan dan meninjau langsung area vital seperti Natuna, perbatasan Malaysia, Timor Leste, hingga Papua Nugini sejak Oktober tahun lalu.
“Mereka turun langsung ke Natuna, perbatasan Malaysia, Papua Nugini, hingga Timor Leste. Temuan-temuan itulah yang kini kita bahas untuk menentukan langkah selanjutnya,” ujarnya.
Beberapa isu krusial yang kini tengah digodok bersama meliputi sengketa wilayah di Sebatik, penambahan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta penyambungan akses jalan di pedalaman Papua dan Kalimantan. Sebagai contoh, akses jalan dari Skouw ke Merauke di Papua saat ini kondisinya masih terputus-putus, sehingga perlu segera dibenahi demi menunjang sektor keamanan dan ekonomi warga.
“Di Papua, jalur dari Skouw hingga Merauke masih terputus-putus. Ini perlu diclearkan agar mendukung patroli keamanan dan aktivitas ekonomi masyarakat,” katanya.
Mengingat BNPP bertindak sebagai institusi koordinatif yang menjembatani berbagai kementerian dan lembaga, Tito menyambut positif dorongan dari Komisi II DPR agar badan ini diberikan wewenang yang lebih kuat (imperatif).
“Ini sejalan dengan arahan Presiden untuk membangun daerah perbatasan secara terpadu. Saya sangat mendukung sekali dari langkah teman-teman Komisi II yang sudah turun ke lapangan dan serius untuk menyelesaikan masalah-masalah temuan itu, bahkan berikutnya nanti akan membuat semacam Pansus,” ujarnya.
Tito juga memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR lintas komisi. Melalui Pansus ini, pembenahan fasilitas perbatasan mulai dari infrastruktur jalan, penyediaan logistik, akses pendidikan, pasar, hingga pemenuhan kebutuhan dasar bisa diselesaikan secara gotong royong oleh seluruh kementerian terkait.
Saat ini, Indonesia baru memiliki 15 titik PLBN. Jumlah tersebut dirasa masih sangat kurang, khususnya untuk mengawal perbatasan di Kalimantan dan wilayah perbatasan Papua Nugini yang panjangnya mendekati 800 kilometer. Penambahan PLBN baru dipercaya akan membawa efek positif langsung bagi stabilitas keamanan, jalur logistik, serta pertumbuhan ekonomi lokal.
“Melalui sinergi BNPP RI, DPR RI, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah, kawasan perbatasan dapat tumbuh sebagai beranda depan Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera,” tutupnya.
Gardupedia.com berkomitmen menyajikan berita yang akurat, informatif dan kredibel. Ikuti dan pantau terus perkembangan berita selanjutnya !
Comment