Gardupedia.com – Pimpinan DPR RI meminta pemerintah untuk menghentikan sementara penerimaan tenaga pendidik atau guru honorer baru. Langkah ini dinilai penting agar pemerintah dapat fokus menyelesaikan persoalan guru honorer yang saat ini belum tuntas, termasuk memberikan kejelasan mengenai nasib guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan penataan tenaga kerja honorer agar masalah serupa tidak terus berulang.
“Ini yang harus sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oke, selesaikan dulu ini, ya, jangan… sekarang ini kan mohon maaf, ada yang rekrut baru lagi,” kata Cucun di sela-sela audiensi Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional di Gedung DPR RI, Kamis (9/7/2026).
Cucun menjelaskan bahwa Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional sengaja datang untuk menyuarakan aspirasi mereka. Salah satu poin utamanya adalah mendesak pemerintah agar segera memberikan kepastian status bagi guru PPPK paruh waktu yang nasibnya masih terombang-ambing.
“Ada juga PPPK yang paruh waktu. Paruh waktu ini tadi menyampaikan aspirasi mereka. Ini kan sampai September, minta kejelasan seperti apa. Memang harus segera disikapi,” ujar Cucun.
Menurut Cucun, penyelesaian status guru honorer maupun PPPK paruh waktu ini harus didasarkan pada kebutuhan riil tenaga pengajar di setiap wilayah. Oleh karena itu, saat ini pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri sedang melakukan pemetaan dan berencana menggabungkan (merger) sekolah-sekolah di daerah yang dinilai kelebihan kapasitas.
“Jumlah sekolahnya banyak nih, tapi sekarang banyak yang sekolah-sekolah yang di daerah ini dari nanti Kementerian Dalam Negeri akan menyusun yang bisa di-merge itu dari jumlah sekian ratus ribu sekolah berapa sih, ya. Kemudian turun kebutuhan gurunya sampai berapa yang pasti,” tutur Cucun.
Ia menambahkan, apabila angka pasti kebutuhan guru sudah didapatkan, pemerintah bisa menggelar seleksi yang terarah. Melalui proses tersebut, guru honorer yang lolos tes akan langsung diangkat menjadi ASN sehingga status honorer bisa dihapus secara bertahap. Hal ini pun sudah dibicarakan bersama Ditjen GTK dan Pendis.
Terkait anggaran, Cucun menyebutkan bahwa pemerintah masih menghitung total kebutuhan guru secara nasional dan ditargetkan rampung pada akhir Juli ini. Data tersebut nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan anggaran di APBN 2027.
“Dan sampai sekarang masih belum ada nilai total dari berapa kebutuhan guru yang sebenarnya. Kita justru menunggu dalam bulan-bulan ini sampai akhir Juli. Kalau memang diputuskan harus direkrut sekarang, kan nanti akan harus disiapkan anggarannya di Kem PPKF untuk anggaran APBN 2027,” jelasnya.
Selain persoalan PPPK, dalam pertemuan tersebut Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional juga menyampaikan aspirasi terkait percepatan proses penyetaraan (inpassing) bagi guru swasta sekaligus pemenuhan tunjangannya.
“Ya, masuk tadi usulan minta yang guru swastanya segera ada inpassing, kemudian juga rekrutmen terkait tunjangan-tunjangan inpassing. Nah, ini banyak aspirasi-aspirasi yang kalau kita ini kan selesaikan dulu yang kebutuhan jumlah guru disesuaikan dengan sekolah ini lagi betul-betul diinventarisir,” pungkas Cucun.
Gardupedia.com berkomitmen menyajikan berita yang akurat, informatif dan kredibel. Ikuti dan pantau terus perkembangan berita selanjutnya !
Comment