Gardupedia.com – Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, memberikan tanggapan resmi mengenai ramainya kritik di media sosial terkait penempatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Sejumlah pihak menilai titik pembangunan tersebut kurang strategis dan letaknya terlalu jauh dari kawasan pemukiman penduduk.
Menyikapi polemik tersebut, Ferry menegaskan bahwa jumlah lokasi yang dikeluhkan sebenarnya sangat sedikit apabila dibandingkan dengan skala pembangunan Kopdeskel Merah Putih secara nasional yang saat ini sedang masif berjalan. Berdasarkan pengecekan langsung yang dilakukannya, laporan mengenai lokasi yang dinilai tidak strategis tersebut tidak mencapai sepuluh titik.
“Jumlahnya saya sudah hitung, coba bisa disebutin tidak? Kurang dari 10 dari yang sering kita baca di sosial media,” ujar Ferry saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan.
Pemerintah sendiri menargetkan pembangunan fisik berupa gudang, gerai, serta pengadaan fasilitas pendukung untuk sekitar 30 ribu Kopdeskel Merah Putih dapat rampung pada Agustus mendatang. Hingga saat ini, prosesnya terus berjalan dengan rincian 14 ribu koperasi telah selesai dibangun, sementara sekitar 23 ribu lainnya masih dalam tahap pengerjaan.
Ferry menambahkan bahwa dari target 30 ribu unit yang selesai pada bulan Agustus nanti, hanya ada sekitar 10 titik yang posisinya dianggap kurang ideal. Menurutnya, persentase tersebut tergolong sangat kecil sehingga tidak bisa merepresentasikan keseluruhan proyek.
“Dari 30 ribu yang bulan Agustus pembangunan fisik gudang, gerai, dan alat perlengkapannya sudah dibangun, 10 (titik) yang dalam kondisi yang tidak ideal. Menurut saya tidak bisa dikatakan [tidak strategis kesuluruhan], itu kan sedikit persentasenya,” tambah Ferry.
Lebih lanjut, Ferry menjelaskan bahwa penentuan lokasi pembangunan Kopdes Merah Putih tidak diputuskan secara sepihak oleh pemerintah pusat. Pemilihan lahan tersebut sebetulnya sudah melewati rangkaian proses diskusi dan musyawarah yang melibatkan warga setempat beserta kepala desa.
Kendati demikian, Kementerian Koperasi tetap berkomitmen untuk melakukan verifikasi serta validasi langsung di lapangan guna meninjau kondisi riil di wilayah-wilayah yang dikeluhkan. Jika nantinya hasil peninjauan menunjukkan lokasi tersebut memang kurang representatif, pemerintah akan merumuskan solusi terbaik demi kelancaran program ke depan.
“Dan tetapi penentuan lokasi itu sudah dimusyawarahkan oleh masyarakat desa dan kepala desa, jadi kita akan pikirkan, kita akan carikan solusinya sekiranya memang itu dianggap kurang,” jelasnya.
Gardupedia.com berkomitmen menyajikan berita yang akurat, informatif dan kredibel. Ikuti dan pantau terus perkembangan berita selanjutnya !
Comment