Komitmen Pemerintah dalam Pemulihan Ekosistem Gambut dan Mangrove
Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga dan memulihkan ekosistem lahan basah, khususnya gambut dan mangrove. Hal ini disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, dalam pembukaan Forum Kolaborasi Pemulihan Ekosistem Gambut dan Mangrove tahun 2025 yang diadakan di Jakarta.
Indonesia memiliki luas lahan gambut sebesar 13,36 juta hektare dengan cadangan karbon mencapai 57 gigaton. Namun, lebih dari 3,3 juta hektare lahan tersebut mengalami kerusakan akibat drainase, konversi lahan, serta praktik pembukaan lahan dengan api. Data dari tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan adanya perbaikan pada 3,07 juta hektare lahan gambut, meskipun 2,50 juta hektare mengalami penurunan kualitas, sementara sisanya sekitar 18,72 juta hektare tetap stabil.
Menurut Menteri Hanif, keberhasilan pemulihan di dalam konsesi perlu diperluas ke luar konsesi. Tantangan terbesar justru ada di area yang tidak terikat kewajiban hukum, sehingga lebih rentan terhadap degradasi.
Program Desa Mandiri Peduli Gambut
Sejak 2015, Kementerian Lingkungan Hidup telah mengembangkan Program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) di 332 desa. Hasilnya, hanya tiga desa yang masih mengalami kebakaran berulang. Pendekatan berbasis masyarakat dengan strategi 3R (Rewetting, Revegetasi, Revitalisasi) terbukti efektif mencegah kebakaran sekaligus membuka peluang ekonomi baru.
Selain gambut, Indonesia juga memiliki ekosistem mangrove terluas di dunia, yaitu 3,44 juta hektare. Namun, sekitar 769 ribu hektare di antaranya dalam kondisi terdegradasi. Pemerintah telah memulihkan lebih dari 85 ribu hektare mangrove sejak 2020, ditambah kontribusi internasional dan CSR perusahaan sekitar 14 ribu hektare.
Untuk memperkuat upaya ini, Kementerian Lingkungan Hidup meluncurkan Program Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM), yang menempatkan masyarakat pesisir sebagai ujung tombak pemulihan. Pemerintah juga menyiapkan peta jalan, regulasi serta inventarisasi lokasi prioritas untuk mempercepat pemulihan.
Pentingnya Kolaborasi dalam Pemulihan Ekosistem
Menteri Hanif menegaskan pentingnya kolaborasi pentahelix – pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media – dalam mendukung agenda pemulihan ekosistem. “Investasi dalam pemulihan bukan hanya menjaga lingkungan, tetapi juga mengurangi risiko bisnis, memperkuat ekonomi lokal, dan membuka akses menuju sertifikasi karbon,” tegasnya.
Sebagai bagian dari strategi kolaboratif, Kementerian Lingkungan Hidup menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perusahaan dalam pengelolaan hidrologis gambut. Upaya ini bertujuan memastikan praktik restorasi dan pengelolaan air di lahan gambut dilakukan secara ilmiah, berkelanjutan, dan sesuai standar teknis.
Pemetaan Lokasi Prioritas
Berdasarkan evaluasi riwayat kebakaran lahan, Kementerian Lingkungan Hidup telah memetakan desa-desa yang telah mengalami lebih dari 3 kali kebakaran sebagai lokasi prioritas pemulihan:
- 1.450 desa dengan total area ±528.683 hektare yang berada di zona buffer 5 km di sekeliling kawasan konsesi perusahaan yang akan dikolaborasikan dengan perusahaan untuk pencegahan kebakaran.
- 904 desa di luar zona buffer yang akan dipulihkan kolaborasi pemerintah dengan pemerintah daerah, dengan total area ±298.276 hektare.
Secara keseluruhan, total desa yang menjadi sasaran intervensi pemulihan ekosistem gambut mencapai 2.354 desa di berbagai wilayah prioritas. Kolaborasi ini diharapkan memperluas dampak pemulihan ekosistem, memperkuat peran masyarakat serta memastikan keberlanjutan pengelolaan gambut di tingkat tapak.
Penghargaan bagi Perusahaan yang Berkolaborasi
Menteri Hanif menjanjikan sebagai bentuk apresiasi, pemerintah akan memberikan sertifikat pemulihan ekosistem kepada perusahaan yang berkolaborasi. Sertifikat ini dapat menjadi dasar pengakuan kontribusi terhadap target net zero emission sekaligus peluang dalam pasar karbon.
“Kolaborasi ini bukan sekadar menanam pohon atau membangun sekat kanal. Ini tentang masa depan anak-anak kita, masa depan bisnis, dan masa depan bumi,” ujar Menteri Hanif Faisol.
Comment