Tepat pada Rabu, 22 Oktober 2025, kita akan menyambut momen bersejarah: peringatan satu dekade Hari Santri. Sepuluh tahun sejak penetapannya oleh Presiden Joko Widodo pada 2015, Hari Santri bukan lagi sekadar tanggal merah dalam kalender, melainkan manifestasi pengakuan negara atas peran otentik dan kontributif para santri dan pesantren dalam perjalanan bangsa Indonesia.
Resolusi Jihad Baru bagi Santri sebagai Agen Peradaban dan Kemandirian Kita tahu, tanggal 22 Oktober dipilih untuk mengenang Resolusi Jihad yang dikumandangkan oleh Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari pada 1945. Fatwa agung itu adalah ikrar kesetiaan santri kepada NKRI, sebuah tonggak yang membuktikan bahwa santri adalah benteng pertama dan terakhir dalam menjaga kemerdekaan dan kedaulatan bangsa.
Hari ini, di tengah tantangan globalisasi, disrupsi teknologi, dan isu moral kebangsaan, kita dituntut untuk menyusun Resolusi Jihad Baru. Jihad kita hari ini bukan hanya di medan perang fisik, melainkan di medan ilmu pengetahuan, inovasi, dan kemandirian ekonomi. Santri harus bertransformasi dari sekadar pembela tradisi menjadi agen perubahan dan peradaban global.
Jawa Timur yang merupakan lumbung pesantren terbesar di Indonesia, harus dilihat potensi yang besar. Pendidikan di pesantren, banyak menawarkan formula emas: perpaduan antara kedalaman ilmu agama (tafaqquh fiddin) yang membentuk karakter zuhud dan akhlakul karimah dengan kompetensi modern di bidang sains, teknologi, dan kewirausahaan.
Santri masa kini harus mampu membaca kitab kuning dan coding, menguasai fikih dan financial technology. Inilah kunci untuk mencetak generasi yang religius, nasionalis, dan profesional, yang siap mengisi pos-pos strategis dalam pembangunan Indonesia Emas 2045.
Lebih dari itu, santri memiliki tanggung jawab moral sebagai penjaga nilai-nilai moderasi beragama (wasathiyyatul Islam). Di tengah maraknya polarisasi dan ekstremisme, pesantren mengajarkan toleransi, inklusivitas, dan penghargaan terhadap kearifan lokal. Inilah roh Islam Nusantara yang diwariskan para ulama pendahulu. Pesantren adalah sekolah kehidupan yang melatih santri untuk hidup berdampingan dalam perbedaan. Dengan modal karakter ini, santri menjadi duta perdamaian yang paling efektif, memastikan bahwa keragaman di Indonesia khususnya di Jawa Timur tetap menjadi sumber kekuatan, bukan perpecahan.
Eksistensi pesantren perlu didukung dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak. Berpihak atas kepastian pengembangan dan masa depan pesantren. Amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren harus benar-benar terimplementasi. Dan ini butuh dorongan kolektif, terutama para santri yang hari ini mempunyai kekuatan politik di pemerintahan.
Pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional tentu perlu didukung dengan politik anggaran yang berpihak. Ini tugas penting para santri, khususnya mereka yang memiliki kekuatan politik untuk terus mengawal dan memastikan hak-hak pesantren bisa didapatkan dengan baik. Termasuk alokasi anggaran yang memadai.
Anggaran tersebut paling tidak nantinya untuk tiga hal penting. Pertama, untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di pesantren. Kedua, untuk pemberdayaan koperasi dan unit usaha milik pesantren agar mampu menjadi pusat ekonomi kerakyatan. Ketiga, untuk akselerasi program beasiswa bagi santri berprestasi agar dapat melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.
Pada akhirnya, Hari Santri adalah panggilan bagi setiap santri untuk tidak hanya bangga pada masa lalu, tetapi juga bertanggung jawab atas masa depan. Santri harus aktif terlibat dalam politik, birokrasi, dan industri, memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir adalah kebijakan yang adil, merata, dan berpihak pada rakyat kecil, sesuai dengan ajaran Islam dan cita-cita pendiri bangsa.
Comment