IKN Nusantara Tetap Jadi Prioritas Pemerintahan Prabowo
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menegaskan bahwa megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan terus dilanjutkan dalam tiga tahun ke depan. Instruksi ini disampaikan langsung kepada Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, yang diberi target untuk menyelesaikan seluruh perangkat yang dibutuhkan agar pindah ke IKN.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa pemerintahan Prabowo akan meneruskan proyek ibu kota baru yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “IKN lanjut, sebagaimana sudah diputuskan oleh Bapak Presiden bahwa pembangunan IKN akan dilanjutkan dan diminta kepada Kepala Otorita IKN, dalam ini Bapak Basuki, diberi target dalam 3 tahun ke depan harus menyelesaikan seluruh perangkat yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat kita berpindah,” ujar Prasetyo Hadi.
Dalam proses perpindahan tersebut, seluruh lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif akan ikut berpindah setelah IKN rampung. “Jadi tidak ada masalah dengan IKN. Lanjut terus,” tambahnya.
Anggaran yang Disiapkan Dinilai Masih Kurang
Meski IKN akan terus dikembangkan dalam tiga tahun ke depan, anggaran yang dialokasikan dinilai masih kurang untuk mendukung seluruh kebutuhan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pagu anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 ditetapkan sebesar Rp6,3 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Namun, anggaran tersebut jauh lebih besar dari pagu indikatif TA 2026 yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp5,05 triliun. Sebelumnya, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa pagu indikatif tersebut berasal dari Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas.
Basuki menambahkan bahwa anggaran sebesar Rp5,05 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai senilai Rp423 miliar, belanja operasional senilai Rp138 miliar, dan belanja non-operasional sebesar Rp4,48 triliun. Namun, anggaran tersebut dinilai masih jauh dari kebutuhan nyata.
OIKN membutuhkan tambahan anggaran mencapai Rp16,13 triliun untuk melanjutkan proyek baru di IKN. Untuk itu, pihak OIKN telah mengajukan usulan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 4 Juli 2025 melalui Surat Kepala OIKN Nomor B.132/Kepala/Otorita IKN/VII/2025.
Pembangunan IKN Dipercepat
Sebelumnya, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono memastikan bahwa tidak akan ada moratorium pembangunan IKN selama kepemimpinan Presiden ke-8 Prabowo Subianto. “Dari Istana disampaikan bahwa tidak akan ada moratorium, dan pembangunan IKN justru dipercepat,” ujarnya.
Saat ini, fokus pembangunan IKN difokuskan pada pengembangan Kawasan Legislatif dan Yudikatif. Hal ini dilakukan guna melengkapi area Kawasan Eksekutif yang telah dibangun pada masa kepemimpinan Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Danis H. Sumadilaga, menjelaskan bahwa lelang pengadaan proyek Kawasan Legislatif dan Yudikatif di IKN direncanakan akan dilaksanakan pada tahun depan. Proses ini dilakukan sembari menunggu proses politik anggaran tahun kedua Prabowo rampung dirumuskan.
“Ruang lingkupnya ya [yang akan ditender tahun depan], satu pembangunan gedung yudikatif dan legislatif, itu 7 paket pekerjaan, kemudian pekerjaan jalan untuk yudikatif, legislatif dan sekitarnya,” jelasnya saat ditemui di Kompleks DPR RI.
Comment