Gardupedia.com – Wacana pemerintah pusat untuk merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusus guna mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik dari DPRD Kota Solo. Kebijakan ini dinilai berpotensi memicu ketimpangan dan kecemburuan sosial di lingkungan pendidikan.
Anggota Komisi IV DPRD Solo menyampaikan beberapa kekhawatiran mendasar terkait rencana tersebut. Fokus utama kritik adalah masih banyaknya guru honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun namun belum diangkat menjadi PPPK. Munculnya formasi baru untuk pengelola makan siang dianggap tidak adil bagi tenaga pendidik yang sudah lama mengantre.
Jika tenaga pengelola MBG langsung mendapatkan status PPPK dengan proses yang dianggap lebih cepat atau mudah, hal ini diprediksi akan menciptakan ketegangan antara staf pendukung program baru dengan tenaga pendidik yang sudah ada.
DPRD Solo mempertanyakan prioritas alokasi anggaran dan formasi pegawai. Mereka berpendapat bahwa penguatan kesejahteraan guru dan perbaikan infrastruktur sekolah seharusnya tetap menjadi fokus utama di dunia pendidikan.
Meskipun program Makan Bergizi Gratis merupakan inisiatif nasional, implementasinya akan sangat bergantung pada kesiapan di daerah. Pihak legislatif di Solo menekankan agar pemerintah lebih bijak dalam menyusun struktur kepegawaian program ini. Mereka menyarankan agar pengelolaan MBG tidak harus selalu menggunakan jalur PPPK jika memang membebani kuota pegawai yang seharusnya diperuntukkan bagi tenaga guru.
DPRD Solo berharap pemerintah pusat melakukan kajian ulang yang lebih mendalam sebelum meresmikan regulasi mengenai status kepegawaian pengelola MBG. Tujuannya adalah agar program kesehatan ini tidak justru merusak harmoni dan semangat kerja para pendidik yang menjadi tulang punggung sekolah.
Gardupedia.com berkomitmen menyajikan berita yang akurat, informatif dan kredibel. Ikuti dan pantau terus perkembangan berita selanjutnya !
Comment