Gardupedia.com — Partai Golkar menyatakan keterbukaannya untuk berdialog dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) guna mendiskusikan tindak lanjut polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/11/2026). Langkah ini merespons dinamika politik yang berkembang usai Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan pembatalan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan jenjang SMA milik Gibran yang digunakan pada Pemilu 2024.
Doli menegaskan bahwa Golkar siap menghadiri pertemuan jika mendapat ajakan resmi maupun informal dari partai politik lain di DPR RI.
“Jadi kalau kami nanti diundang, ya tentu saya kira sama seperti selama ini ya kita akan datang mendiskusikan itu. Setiap ada masalah apa pun, kita terbuka untuk membicarakannya,” ujar Doli.
Menurut Doli, komunikasi antarfraksi dan pimpinan partai politik di DPR selama ini berjalan relatif baik. Oleh sebab itu, ruang dialog untuk mendiskusikan isu strategis nasional merupakan agenda rutin antarpartai.
Ia menilai inisiatif dialog dari PKS dan PDI-P sebagai hal wajar dalam dinamika parlemen. Namun, Doli menekankan pentingnya penyelesaian persoalan ini secara cepat agar tidak berkembang ke arah pertentangan politik yang meluas.
“Kalau ada ide atau gagasan dari teman-teman PKS, terus dilanjutkan oleh PDI-P untuk membuka dialog, saya kira itu sesuatu yang memang rutin kita laksanakan. Yang penting ini kenapa harus segera diselesaikan, supaya jangan melebar ke mana-mana dan ditarik ke hal yang tidak ada relevansinya,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf menginstruksikan Fraksi PKS di DPR RI untuk mendalami pandangan fraksi-fraksi lain terkait pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA atas dokumen pendidikan Gibran.
Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, membeberkan bahwa partainya telah menjalin komunikasi informal dengan sejumlah partai politik parlemen, termasuk PDI-P, pada Sabtu (31/10/2026).
“Sudah komunikasi dengan beberapa partai, masih informal karena saat ini sebagian besar legislator masih menjalani masa reses,” kata Kholid.
Kholid menambahkan, pihaknya secara khusus telah berdiskusi dengan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto untuk menyampaikan serta menyelaraskan aspirasi masyarakat sipil terkait keabsahan syarat administrasi pendidikan Gibran.
Senada dengan Kholid, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto membenarkan bahwa PDI-P mulai membuka komunikasi lintas partai di parlemen.
“Ya, kami berdialog dengan beberapa partai karena secara otomatis di DPR akan terjadi proses konsolidasi politik menyikapi hal ini,” ujar Hasto melalui keterangan tertulis, Sabtu (31/10/2026).
Polemik ini mengemuka setelah MA mengabulkan gugatan pembatalan pertimbangan administrasi Suket penyetaraan ijazah SMA milik Gibran Rakabuming Raka. Keputusan lembaga peradilan tertinggi tersebut merujuk pada tafsir putusan MK terkait keabsahan dokumen kualifikasi pendidikan yang dilampirkan dalam pendaftaran peserta Pemilu 2024. Langkah konsolidasi antarpartai di parlemen diperkirakan menentukan arah penggunaan hak-hak pengawasan DPR atas keabsahan status administratif Wakil Presiden RI tersebut.
Comment