Danantara Larang Tantiem untuk Komisaris BUMN dan Anak Perusahaan

August 1, 2025 • 4 Min read •

Reformasi Kebijakan Remunerasi untuk Direksi dan Komisaris BUMN
Langkah Awal dalam Reformasi Struktur Remunerasi
Pemberitahuan ke BUMN dan Anak Usaha

Reformasi Kebijakan Remunerasi untuk Direksi dan Komisaris BUMN

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah mengumumkan perubahan kebijakan terkait skema kompensasi, insentif, dan penghasilan bagi direksi serta dewan komisaris BUMN dan anak usaha yang berada dalam portofolio mereka. Salah satu poin utama dari reformasi ini adalah larangan pemberian tantiem kepada komisaris BUMN dan anak usahanya.

Larangan ini sejalan dengan prinsip praktik terbaik global yang menyatakan bahwa posisi komisaris tidak seharusnya menerima kompensasi berbasis kinerja perusahaan. Selain itu, insentif bagi direksi kini harus sepenuhnya didasarkan pada kinerja operasional perusahaan yang nyata dan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi riil perusahaan.

Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa penataan ini merupakan bagian dari pembenahan menyeluruh terhadap cara negara memberikan insentif. Dengan kebijakan ini, Danantara ingin memastikan bahwa setiap penghargaan, terutama di jajaran dewan komisaris, sejalan dengan kontribusi dan dampak nyatanya terhadap tata kelola BUMN yang baik.

Menurut Rosan, kebijakan ini bukanlah bentuk pemangkasan honorarium, melainkan penyelarasan struktur remunerasi agar sesuai dengan praktik tata kelola perusahaan terbaik global. “Komisaris tetap akan menerima pendapatan bulanan tetap yang layak sesuai dengan tanggung jawab dan kontribusinya,” ujar Rosan dalam keterangan resminya.

Struktur baru yang diterapkan oleh BPI Danantara mengadopsi standar internasional dengan menetapkan sistem penghasilan tetap tanpa adanya bonus berbasis laba bagi posisi komisaris. Pendekatan ini sejalan dengan pedoman OECD terkait tata kelola perusahaan milik negara, yang menekankan pentingnya penghasilan tetap guna menjaga objektivitas pengawasan.

Read also: Marc Marquez: Saya Akan Pensiun Lebih Cepat di Moto GP, Ini Sebabnya.

Langkah Awal dalam Reformasi Struktur Remunerasi

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya reformasi menyeluruh yang dilakukan BPI Danantara untuk memperkuat tata kelola investasi dan BUMN yang berlandaskan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas publik. Penyesuaian terhadap sistem tantiem ini juga menjadi langkah awal dalam merevisi struktur remunerasi secara keseluruhan di lingkungan BUMN.

Aturan ini tertuang dalam Surat S-063/DI-BP/VII/2025, dan akan mulai berlaku untuk tahun buku 2025, mencakup seluruh BUMN dalam portofolio BPI Danantara. Rosan menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas, dan reformasi bukan berarti instan. “Jika negara ingin dipercaya mengelola investasi, maka kita harus mulai dari dalam, dari cara kita menghargai kontribusi,” tambahnya.

Pemberitahuan ke BUMN dan Anak Usaha

Danantara telah menyurati BUMN-BUMN dan anak usahanya terkait kebijakan ini melalui surat nomor S-063/DI-BP/VII/2025 tertanggal 30 Juli 2025. Berikut daftar BUMN yang menerima tembusan surat tersebut: