Prestasi Pemkab Bangka di Kompetisi Inovasi Nasional
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka kembali menorehkan prestasi yang membanggakan di tingkat nasional. Inovasi yang diberi nama “Ekonomi Peka Gender” yang diusung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bangka berhasil masuk sebagai salah satu finalis dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Inovasi ini terpilih sebagai salah satu dari 256 top finalis nasional setelah melalui proses seleksi yang sangat ketat. Dari seluruh Indonesia, terdapat sebanyak 2.378 inovasi yang ikut berkompetisi, berasal dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.
Kesuksesan Berkelanjutan
Penjabat Bupati Bangka, Jantani Ali, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan prestasi luar biasa. Pemkab Bangka telah berhasil menjadi top finalis dalam kompetisi inovasi pelayanan publik selama 10 tahun berturut-turut sejak 2016.
“Sejak 2016 hingga 2025, Pemkab Bangka telah mencatatkan diri sebagai Top 99 atau Top Finalis inovasi pelayanan publik. Pemkab Bangka adalah satu-satunya pemerintah daerah di wilayah Bangka Belitung yang meraih prestasi ini pada tahun 2025,” ujar Jantani.
Konsep Inovasi “Ekonomi Peka Gender”
Inovasi yang diusung oleh Bappeda Bangka adalah konsep kolaboratif hexahelix yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi masyarakat sekaligus penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bangka.
Jantani menjelaskan bahwa kepastian inovasi tersebut menjadi top finalis didasarkan atas pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh Kemenpan-RB. Pengumuman ini mencantumkan 256 inovasi yang lolos sebagai finalis nasional setelah melalui seleksi yang ketat.
Tanggung Jawab Bersama
Jantani mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur hexahelix atas capaian ini. Ia berharap tradisi prestasi di bidang inovasi dapat terus dijaga agar tetap konsisten. Selain itu, ia juga berharap seluruh organisasi perangkat daerah terus menghasilkan inovasi dalam setiap program dan kegiatan dengan mengubah cara kerja dari tradisionalistik ke transformatif.
Penyebab Ketimpangan Gender
Thony Marza, Penjabat Sekda Bangka, menjelaskan bahwa ide inovasi “Ekonomi Peka Gender” lahir dari stagnasi indeks kesenjangan gender di Kabupaten Bangka beberapa tahun terakhir. Kondisi ini memaksa dilakukannya penguatan kapasitas ekonomi perempuan yang diyakini akan berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi sekaligus memperbaiki ketimpangan gender.
“Investasi dan sumber daya yang memadai untuk mendukung perempuan menjadi sangat penting agar perempuan bisa keluar dari pusaran ketidakadilan sistemik, baik dalam kesempatan ekonomi maupun dalam pembangunan,” kata Thony Marza.
Solusi yang Diterapkan
Kepala Bappeda Bangka, Pan Budi Marwoto, menjelaskan bahwa jika persoalan ketimpangan gender tidak direspons dengan baik, maka ketimpangan tersebut akan terus meningkat. Hal ini akan berdampak pada stagnasi pembangunan daerah, peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan serta memperburuk gini ratio, menurunkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta mempersulit pencapaian asta cita dan Sustainable Development Goals (SDGs).
“Ekonomi Peka Gender penting untuk menyikapi kebijakan yang melibatkan risiko ketidaksetaraan gender, termasuk dalam ruang kerja yang bersifat informal, dimana lebih dari 80 persen porsi penggiat ekonomi industri rumah tangga di Kabupaten Bangka didominasi oleh perempuan,” ujar Pan Budi Marwoto.
Tindakan Nyata
Sayangnya, para pelaku industri rumah tangga masih menghadapi hambatan krusial seperti keterbatasan akses ketrampilan, permodalan, perizinan, proses produksi, sertifikasi halal, dan pemasaran. Untuk mengatasi hal ini, Pemkab Bangka memberikan berbagai fasilitasi seperti penguatan kapasitas, kredit mikro tanpa bunga tanpa agunan, kemudahan perizinan digital, pendampingan proses produksi, sertifikasi halal hingga pemasaran berbasis retail dan market place kepada pelaku industri pangan rumah tangga secara integratif dan bebas biaya.
“Ini adalah kebijakan yang diluncurkan sejak tahun 2020 dan berhasil menurunkan angka ketimpangan gender dari 0,500 menjadi 0,401, meningkatkan indeks pembangunan gender dari 87,17 menjadi 89,07, menurunkan angka kemiskinan dari 5,47% menjadi 4,51%, serta memperbaiki gini ratio dengan signifikan,” jelas Pan Budi.
Comment