KLH Kolaborasi dengan Konservasi Indonesia Perangi Perubahan Iklim

Kerja Sama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Konservasi Indonesia untuk Pengendalian Perubahan Iklim

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah melakukan kerja sama dengan Konservasi Indonesia (KI) dalam upaya mendukung pengendalian perubahan iklim serta operasionalisasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Kesepakatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan memanfaatkan data serta informasi guna mendorong implementasi instrumen NEK secara efektif di tingkat nasional maupun daerah.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) berlangsung pada hari Jumat, 1 Agustus, di Jakarta. Kolaborasi ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari penyusunan teknis hingga tindakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan terjadi sinergi yang lebih kuat dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan perubahan iklim.

Ary Sudijanto, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH, menekankan bahwa kolaborasi multipihak sangat penting dalam memastikan transisi Indonesia menuju pembangunan rendah karbon berjalan inklusif dan terukur. Ia menyatakan bahwa nilai ekonomi karbon di Indonesia memiliki potensi besar, namun juga menghadapi tantangan yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, pelaku usaha, mitra pembangunan, dan masyarakat untuk memastikan perdagangan karbon dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat.

Ruang Lingkup Kolaborasi yang Luas

Ruang lingkup kolaborasi ini tidak hanya terbatas pada penyusunan kebijakan, tetapi juga mencakup dukungan keahlian dalam agenda internasional. Hal ini termasuk Mutual Recognition dengan skema sertifikasi karbon internasional dan partisipasi Indonesia dalam mekanisme bilateral, regional, hingga multilateral, seperti Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Kolaborasi ini menunjukkan posisi Indonesia yang semakin proaktif dalam diplomasi iklim global, sambil tetap menjaga kepentingan nasional.

Tujuan utama dari kerja sama ini adalah memastikan seluruh komponen kebijakan dan program berjalan selaras dan terintegrasi demi mendukung pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca nasional. Ary menegaskan bahwa NEK bukan hanya soal mekanisme pasar, tetapi fondasi dari pengelolaan iklim nasional yang efektif dan berkelanjutan. Dukungan teknis dan keilmuan dari mitra seperti Konservasi Indonesia sangat penting dalam memperkuat kredibilitas sistem ini di mata dunia.

Komitmen Konservasi Indonesia dalam Mendukung NDC Indonesia

Meizani Irmadhiany, Senior Vice President dan Executive Chair Konservasi Indonesia, menilai kolaborasi ini merupakan komitmen nyata KI dalam mendukung agenda iklim nasional maupun global melalui pendekatan berbasis sains dan kemitraan. Melalui kerja sama dengan KLH, Konservasi Indonesia mendukung pencapaian NDC Indonesia yang menargetkan penurunan emisi sebesar 31,89% melalui upaya mandiri, dan hingga 43,2% dengan dukungan internasional, untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2060.

Selain itu, KI akan terlibat dalam diseminasi informasi dan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan. Laporan capaian dan evaluasi akan disampaikan secara berkala sebagai bagian dari komitmen transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Meizani menekankan urgensi kemitraan lintas sektor dalam menghadapi krisis iklim yang semakin kompleks. Sinergi tersebut diharapkan menjadi bagian dari solusi berkelanjutan yang menghubungkan kebijakan, ilmu pengetahuan, dan aksi nyata di lapangan.

Pemerintah dan mitra pembangunan memiliki peran penting untuk memastikan upaya mitigasi dan adaptasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan kerja sama yang kuat, diharapkan dapat tercapai tujuan pengurangan emisi dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.