Kemitraan antara DJP, Minerba, dan SKK Migas untuk Peningkatan Pendapatan Negara
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melakukan penandatanganan dua perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Penandatanganan ini dilakukan di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Kamis, 31 Juli 2025. Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Perjanjian kerja sama (PKS) ini ditandatangani oleh Dirjen Pajak Bimo Wijayanto, Dirjen Minerba Tri Winarno, serta Kepala SKK Migas Djoko Siswanto. Bimo menyatakan bahwa PKS ini merupakan bagian dari strategi penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan mineral, batu bara, serta minyak dan gas bumi.
“Penandatanganan PKS ini merupakan milestone penting yang telah dinantikan sejak awal tahun. Dengan pengelolaan yang lebih terintegrasi, rekonsiliasi data antara Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan SKK Migas kini dapat berjalan lebih selaras,” ujar Bimo dalam keterangan tertulis, Jumat, 1 Agustus 2025.
Salah satu poin utama dalam kerja sama ini adalah pertukaran dan sinkronisasi data antar lembaga. Hal ini bertujuan mempermudah penyelesaian berbagai isu perpajakan di sektor minerba dan migas. Bimo berharap, kerja sama ini mampu meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pengawasan terhadap pelaku usaha di sektor tersebut. Selain menerima data, DJP berkomitmen memberikan fasilitas dan insentif perpajakan kepada pelaku usaha yang berada di bawah pengawasan Kementerian ESDM dan SKK Migas.
Sinergi untuk Optimalisasi Pendapatan Negara
Dirjen Minerba Tri Winarno juga menyampaikan dukungan terhadap upaya penguatan pengawasan dan penerimaan negara tersebut. Ia menyebutkan bahwa DJP akan dilibatkan dalam berbagai kegiatan konsinyering bersama pelaku usaha. “Dengan keterlibatan langsung DJP, sinergi dengan pelaku industri pertambangan dapat terbangun lebih kuat, sehingga penerimaan negara pun bisa optimal,” ujar Tri.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan penerimaan negara dari sektor mineral dan batu bara hingga 30 Juni 2025 mencapai Rp 68,3 triliun atau 54 persen dari target tahun 2025 yang sebesar Rp 126,48 triliun. Bahlil menyinggung jumlah penerimaan itu dipengaruhi oleh harga batu bara yang anjlok akibat ketidakpastian pasar global. Sepanjang Januari hingga Juni, harga batu bara turun sekitar 25–35 persen.
Meski begitu, Ketua Umum Partai Golkar tersebut optimistis target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor minerba tahun 2025 akan tercapai. “Insya Allah, mudah-mudahan kami akan membuat target ini bisa tercapai,” ujarnya.
Realisasi Pendapatan dari Sektor Migas
Sementara itu, penerimaan negara dari sektor migas per 1 Juni 2025 tercatat sebesar Rp 39,83 triliun, atau baru mencapai 32,92 persen dari target APBN 2025 yang sebesar Rp 120,99 triliun. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan rendahnya realisasi PNBP tersebut dipengaruhi oleh harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang lebih rendah dari asumsi dalam APBN. Rata-rata ICP hingga Mei 2025 tercatat sebesar US$70 per barel, sementara asumsi APBN sebesar US$82 per barel.
Perbedaan harga tersebut menyebabkan harga jual minyak Indonesia lebih rendah dari yang diperkirakan, sehingga berdampak pada penurunan pendapatan negara dari sektor migas. Selain itu, target lifting migas tahun ini juga belum tercapai. Hingga Mei 2025, realisasi lifting minyak mencapai 568 ribu barel per hari (bph), masih di bawah target APBN sebesar 605 ribu bph.
Untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor migas, Tri mengatakan Kementerian ESDM terus mendorong upaya mengejar target lifting. “Kami bisa berupaya meningkatkan lifting, tetapi untuk ICP, kita tidak punya ruang untuk ikut campur. Karena itu, kami akan terus memantau perkembangan produksi dan harga minyak dunia, sambil mengoptimalkan lapangan migas eksisting dan mendorong percepatan proyek-proyek baru,” ujarnya.
Comment