Sejarah dan Perkembangan Museum Mulawarman di Tenggarong
Museum Mulawarman yang terletak di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, merupakan salah satu destinasi sejarah penting di provinsi ini. Bangunan yang kini menjadi museum memiliki latar belakang yang sangat bersejarah, karena awalnya adalah Istana Kesultanan Kutai Kartanegara. Proses peralihan dari istana menjadi museum dimulai pada masa kerajaan dan diresmikan sebagai museum pada 25 November 1971.
Menurut informasi yang diberikan oleh Kasubbag Tata Usaha UPTD Museum Mulawarman, Mangir Titiantoro, pengelolaan museum awalnya berada di bawah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun, pada suatu waktu, pengelolaannya dialihkan ke pemerintah provinsi Kaltim. Meskipun tidak memiliki koleksi khusus bertema kemerdekaan, museum ini menyimpan berbagai peninggalan bersejarah, seperti senjata dan pedang dari masa VOC atau kolonial Belanda hingga pedang-pedang dari Jepang.
Koleksi-koleksi tersebut sebagian besar merupakan peninggalan dari Kesultanan Kutai yang menjalin hubungan dengan VOC dan Jepang. Ketika istana dialihfungsikan menjadi museum, sebagian besar koleksi dihibahkan oleh pihak kesultanan. Sejarah yang terdokumentasi di museum ini mencatat bahwa Belanda pertama kali datang ke Kutai pada tahun 1635 dengan mengirim lima kapal yang dipimpin Gerrit Thomassen Pool. Mereka menjelajahi Sungai Mahakam sebelum bertemu Raja Kutai.
Pada 8 November 1635, pedagang Belanda Pieter Pietersz diutus untuk melakukan perjanjian dagang dengan Raja Kutai Aji Pangeran Dipati Agung Ing Martapura. Pada tahun 1638, Banjarmasin menyerang benteng Belanda dan mengalahkan ratusan tentaranya, sehingga membuat Belanda mengurungkan niat menguasai Kutai. Namun, pada 1673, Belanda kembali melakukan ekspedisi meski kehadirannya tidak disambut dan ekspedisi berikutnya gagal.
Berdasarkan laporan ekspedisi Van Heys tahun 1675 yang dikutip dari Dari Swarapraja ke Kabupaten Kutai, saat itu Kerajaan Kutai tengah berperang dengan beberapa kerajaan sekitar, menjadi celah bagi Belanda untuk melakukan politik adu domba. Perseteruan memuncak saat Panglima Kerajaan Kutai, Awang Long, memimpin perlawanan terhadap Belanda. Meski begitu, Belanda akhirnya mendarat dan menguasai wilayah Tenggarong, meminta Sultan Kutai tunduk di bawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda, menyerahkan peraturan, membayar pajak, dan menerima pembagian kekuasaan yang telah disepakati.
Menurut catatan peneliti C.A. Mees dalam De Kroniek van Koetai, Sultan Muhamad Salehudin (1780–1850) menandatangani kontrak dengan pemerintah kolonial. Sejak 1825, Belanda secara resmi berkuasa di Kutai, dan Kesultanan mengakui pemerintahan Belanda sebagai yang dipertuan di Negeri Kutai.
Selain menyimpan benda-benda bersejarah, di depan Museum Mulawarman terdapat lukisan mural yang menyimpan kisah para tokoh penting Kutai. Salah satunya adalah Awang Long, panglima perang yang gugur demi membela tanah air. Awang Long merupakan putra Ni Raden Pati Wangsa, mangkubumi kesultanan, dan diangkat menjadi Panglima Sepangan Raja pada masa Sultan Aji Muhammad Salehuddin.
Keberanian dan kesetiaannya diuji pada 1844, ketika pasukan Inggris di bawah James Erskine Murray menyerang Tenggarong. Dalam pertempuran sengit di Sungai Mahakam, Awang Long memimpin pasukan Kutai memukul mundur Inggris, hingga Murray tewas. Namun, serangan terhadap kapal Belgia yang disangka milik Inggris memicu intervensi Belanda. Belanda mengirim sembilan kapal perang dan meminta Kutai menyerah. Awang Long menolak, bersumpah akan melindungi rakyat dan tanah Kutai hingga titik darah penghabisan.
Pertempuran besar pun pecah. Benteng Kutai luluh lantak, dan reruntuhannya menimpa Awang Long hingga ia gugur di medan laga.
Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sejarah panjang yang dimulai dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Pada 1947, wilayah ini berstatus Daerah Swaparaja Kutai dan menjadi bagian Federasi Kalimantan Timur bersama Kesultanan Bulungan, Sambaliung, Gunung Tabur, dan Pasir. Tanggal 27 Desember 1949, Daerah Swapraja Kutai ditetapkan menjadi bagian Republik Indonesia Serikat. Kemudian, berdasarkan UU Darurat Nomor 3 Tahun 1953, statusnya berubah menjadi Daerah Istimewa Kutai yang dipimpin Sultan Aji Muhammad Parikesit.
Era pemerintahan kesultanan berakhir pada 1959 setelah status tersebut dihapus melalui UU Nomor 27 Tahun 1959, dan wilayahnya menjadi Kabupaten Kutai dengan ibu kota Tenggarong. Pada 1999, Kabupaten Kutai dimekarkan menjadi empat daerah otonom, Kabupaten Kutai (Tenggarong), Kutai Barat (Sendawar), Kutai Timur (Sangatta), dan Kota Bontang (Bontang). Setahun kemudian, Presiden Abdurrahman Wahid mengusulkan nama Kabupaten Kutai diubah menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara, yang kemudian disahkan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2002 melalui PP Nomor 8 Tahun 2002.
Comment