Gardupedia.com — Kamis, 27 Agustus 2026 (06.1
Perhelatan tertinggi Nahdlatul Ulama, yaitu Muktamar ke-35 NU, resmi dimulai pada Kamis, 27 Agustus 2026, berpusat di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Forum permusyawaratan lima tahunan ini dijadwalkan berlangsung hingga Senin, 31 Agustus 2026, di tengah hangatnya dinamika organisasi, mulai dari isu dugaan intervensi kekuasaan Istana hingga perdebatan bursa calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Menjelang dibukanya muktamar, muncul kekhawatiran dari sejumlah kalangan Nahdliyin terkait potensi pengondisian suara, politik uang, serta isu dugaan campur tangan pihak Istana/pemerintah dalam proses suksesi kepemimpinan PBNU.
Menanggapi isu tersebut secara tegas, Sekretaris Jenderal PBNU, KH Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyampaikan keterangannya pada Selasa malam, 25 Agustus 2026, pukul 21.40 WIB. Ia menjamin pelaksanaan Muktamar ke-35 NU akan berjalan secara independen, bersih, dan transparan.
“Tidak ada, saya pastikan tidak ada intervensi. Saya pastikan Muktamar ke-35 NU ini bebas dari tekanan pihak manapun. NU adalah organisasi besar yang selalu memiliki kedewasaan untuk menyelesaikan dinamika internalnya dengan baik,” tegas Gus Ipul.
Sebelumnya, penolakan atas politik uang dan intervensi luar juga disuarakan oleh pengurus daerah. Pada Minggu, 23 Agustus 2026, PWNU Jawa Tengah bersama para kiai sepuh membacakan deklarasi penolakan terhadap politik uang dan mengimbau agar pejabat negara tidak melakukan pengondisian dalam pemilihan kepengurusan.
Selain isu intervensi, bursa calon Rais Aam dan Ketua Umum PBNU periode 2026–2031 turut menghangat. Di tengah persaingan figur, sempat mengemuka usulan agar Ketua Umum PBNU dipilih melalui mekanisme penunjukan langsung oleh Rais Aam terpilih guna meredam ketegangan politik internal.
Merespons berbagai dinamika usulan pemilihan tersebut, Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), mengingatkan pentingnya berpegang teguh pada aturan main organisasi.
“Organisasi ini tegak di atas konstitusi, yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Tanpa konstitusi, tata kelola jam’iyah tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, berdisiplin menjalankan AD/ART adalah kunci utama,” tutur Gus Yahya dalam keterangannya jelang muktamar.
Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, pada Rabu, 26 Agustus 2026, turut mengingatkan agar muktamar tidak ternoda oleh transaksi politik pragmatis.
“Jangan sampai NU tergoda oleh hingar-bingar politik praktis. Suksesi kepemimpinan NU tidak boleh disamakan dengan suksesi politik yang berwatak pragmatis-transaksional,” ujar Said Abdullah.
Dari sisi pelaksanaan, rangkaian awal Muktamar ke-35 telah dimulai sejak Rabu, 26 Agustus 2026, melalui tahapan registrasi ribuan muktamirin serta penutupan hari dengan Istighosah Kubro.
Adapun jadwal agenda utama Muktamar ke-35 NU adalah sebagai berikut:
- Kamis, 27 Agustus 2026 (15.00 – 18 WIB): Acara seremonial Pembukaan Resmi Muktamar ke-35 NU (Presiden RI Prabowo Subianto turut diundang untuk membuka acara).
- Jumat, 28 Agustus 2026 (13.30 – 17.00 WIB): Sidang Pleno II (Laporan Pertanggungjawaban PBNU 2021–2026) dan dilanjutkan Sidang Komisi pada malam hari.
- Sabtu, 29 Agustus 2026 (19.30 – 23.30 WIB): Sidang Pleno V (Demisioner kepengurusan lama, penetapan Ahlul Halli wal Aqdi / AHWA, pemilihan Rais Aam, serta pemilihan Ketua Umum PBNU baru).
- Minggu, 30 Agustus 2026 (08.30 – 10.15 WIB): Seremonial Penutupan Muktamar ke-35 NU.
Untuk memastikan validitas peserta resmi yang mencapai lebih dari 550 pengurus cabang dan wilayah, panitia menerapkan sistem verifikasi data ketat berbasis RFID dan QR Code.
Ketua Panitia Pelaksana Lokal (Panlok), KH Abdurrozaq Sholeh (Gus Rozaq), pada Sabtu, 23 Agustus 2026, menegaskan:
“Hanya muktamirin yang terverifikasi secara sah yang berhak mendapatkan ID card resmi dan diperkenankan memasuki arena utama serta penginapan. Hal ini kami lakukan demi menjamin keabsahan dan ketertiban seluruh proses permusyawaratan.”
Comment