Gardupedia.com – Hasil survei nasional terbaru yang dirilis oleh lembaga survei Poltracking Indonesia pada Rabu, 23 September 2026, memperlihatkan adanya jarak yang cukup lebar antara masyarakat dengan para wakil rakyatnya di tingkat pusat. Sebanyak 57,6 persen responden mengaku tidak mengenali sosok anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang mewakili daerah pemilihan (dapil) mereka sendiri.
Sebaliknya, kelompok masyarakat yang menyatakan kenal atau mengetahui figur wakil rakyat dari dapilnya hanya berada di angka 38,2 persen. Adapun sisanya, yaitu sebesar 4,2 persen responden, memilih untuk tidak menjawab atau menyatakan tidak tahu.
Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Arya Budi, menjelaskan bahwa temuan ini mengindikasikan belum optimalnya kerja publikasi serta interaksi langsung para legislator dengan konstituen di daerah pascapemilu.
“Angka 57,6 persen ini menjadi catatan penting yang menunjukkan masih kuatnya representation gap atau celah keterwakilan antara pemilih dan wakil yang mereka pilih. Sebagian besar publik merasa asing dengan nama maupun kerja-kerja anggota DPR yang mewakili wilayah mereka,” ujar Arya Budi dalam pemaparannya secara daring pada Rabu (23/9/2026).
Ia menambahkan bahwa pola komunikasi politik anggota dewan umumnya cenderung bersifat musiman dan tidak berkesinambungan.
“Pendekatan politik yang dilakukan figur legislator sering kali baru terasa intensif saat menjelang pemilu atau masa kampanye. Begitu proses pemilu usai dan menjabat, kehadiran mereka di tengah akar rumput memudar. Akibatnya, masyarakat kehilangan koneksi informasi mengenai siapa yang memperjuangkan aspirasi mereka di Senayan,” lanjut Arya.
Selain faktor interaksi, Arya Budi juga menyoroti peran partai politik dalam menjembatani hubungan antara legislator dan konstituennya di daerah.
“Fenomena ini bukan sekadar masalah popularitas personal, melainkan juga lemahnya kelembagaan partai politik dalam menjalankan fungsi pendidikan politik dan penyaluran aspirasi secara berkelanjutan. Anggota DPR seharusnya memanfaatkan kanal komunikasi modern dan jejaring partai daerah secara masif, tidak hanya bergantung pada agenda reses formal yang terbatas,” tegasnya.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, turut memberikan penekanan terkait implikasi kondisi ini terhadap kualitas demokrasi representatif.
“Jika mayoritas publik tidak mengenali wakil rakyatnya, fungsi pengawasan masyarakat (public control) terhadap kinerja parlemen dipastikan tidak dapat berjalan optimal. Demokrasi yang sehat membutuhkan akuntabilitas dua arah: pemilih tahu siapa yang diwakilinya, dan legislator tanggap terhadap konstituen yang diwakilinya,” tutur Hanta Yuda.
Survei nasional ini dilaksanakan pada periode 11 hingga 17 September 2026 dengan melibatkan 1.220 responden yang tersebar secara proporsional di 38 provinsi di seluruh Indonesia.
Penarikan sampel dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan wawancara tatap muka langsung (face-to-face interview). Survei ini memiliki tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95 persen dengan batas kesalahan (margin of error) sekitar ±2,9 persen.
Comment