Pembaruan Struktur DPP PDIP 2025–2030
Dalam pembaruan struktur Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) periode 2025–2030, nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok BTP masuk dalam jajaran pengurus. Ia menjabat sebagai ketua bidang Perekonomian DPP PDIP. Selain itu, Ahok bergabung bersama 36 nama lainnya yang terlibat dalam berbagai bidang strategis partai.
Meskipun susunan pengurus telah diumumkan, hingga saat ini belum ada nama yang ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal PDIP. Megawati Soekarnoputri masih menjalankan jabatan tersebut sementara waktu. Komarudin Watubun, Ketua Steering Committee Kongres, menyampaikan bahwa keputusan ini diambil dengan pertimbangan matang oleh Megawati.
“Sekretaris jenderal belum diputuskan oleh Ibu. Jadi Ibu masih merangkap,” ujar Komarudin dalam konferensi pers. Meski tidak tahu secara pasti alasan Megawati belum menunjuk sosok Sekjen baru, ia meyakini keputusan tersebut dilakukan demi kepentingan internal partai dan yang lebih besar.
Pelantikan pengurus DPP dipimpin langsung oleh Megawati di atas panggung utama. Ia memastikan kesiapan para pengurus untuk dilantik. “Atas nama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, saya melantik DPP PDI Perjuangan untuk membantu kerja-kerja partai. Apakah saudara bersedia untuk dilantik?” tanya Megawati. Jawaban serempak dari para pengurus adalah “Bersedia!”
Selanjutnya, Megawati memandu pengucapan sumpah jabatan secara bersama-sama oleh seluruh pengurus yang hadir secara fisik di lokasi kongres.
Berikut daftar lengkap struktur DPP PDI-P 2025–2030:
Ketua Umum:
- Megawati Soekarnoputri
Ketua-ketua DPP:
- Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun
- Bidang Sumber Daya – Said Abdulla
- Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah
- Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto
- Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat
- Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitorus
- Bidang Politik – Puan Maharani
- Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo
- Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly
- Bidang Perekonomian – Basuki Tjahaja Purnama
- Bidang Kebudayaan – Rano Karno
- Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno
- Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas
- Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini
- Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto
- Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning
- Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris
- Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati
- Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo
- Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani
- Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti
- Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi
- Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo
- Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati
- Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri
- Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga
- Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy
- Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira
Sekretariat dan Bendahara:
- Sekretaris Jenderal – Megawati Soekarnoputri
- Wakil Sekjen Bidang Internal – Dolfie O.F.P.
- Wakil Sekjen Bidang Pemerintahan – Utut Adianto
- Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu
- Wakil Sekjen Bidang Komunikasi – Adian Yunus Yusak Napitupulu
- Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo
- Bendahara Umum – Olly Dondokambey
Rekam Jejak Ahok BTP
Ahok lahir di Manggar, Belitung Timur, pada 29 Juni 1966. Ia lulus sarjana Teknik Geologi dari Universitas Trisakti dan memilih menjadi pengusaha seperti ayahnya. Pada 1989, ia pulang kampung ke Belitung dan mendirikan CV Panda, perusahaan pertambangan yang bekerja sama dengan PT Timah.
Setelah dua tahun bekerja sebagai kontraktor, Ahok bermimpi menjadi pengusaha pembangunan yang lebih besar. Namun, ia sadar butuh modal dan manajemen profesional, sehingga kembali ke Jakarta untuk mengambil S2 di bidang manajemen keuangan. Setelah lulus, ia bekerja di PT Simaxindo Primadya sebagai staf direksi bidang analisis biaya dan keuangan proyek.
Pada 1992, ia kembali ke Belitung dan mendirikan PT Nurinda Ekapersada. Perusahaan ini dirancang untuk membangun pabrik Gravel Pack Sand (GPS) pada 1995. Sayangnya, pabrik tersebut ditutup pemerintah, membuat Ahok beralih ke dunia politik.
Pada 2004, ia bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) dan menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur. Setelah tujuh bulan, ia maju sebagai Bupati Belitung Timur dan berhasil meraih 37,13 persen suara. Sebagai bupati, ia membenahi sistem keuangan dan birokrasi serta memberlakukan kebijakan sekolah gratis dan beasiswa.
Pada 2006, Ahok mencalonkan diri sebagai gubernur Bangka Belitung, tetapi gagal. Meski demikian, ia terus aktif di dunia politik. Pada 2009, ia maju sebagai anggota legislatif dari Partai Golkar. Pada 2012, ia menjadi wakil gubernur DKI Jakarta bersama Joko Widodo. Pasangan ini menang dan memimpin Jakarta dengan berbagai gebrakan.
Pada 2016, Ahok dilaporkan atas kasus penistaan agama dan akhirnya dihukum dua tahun penjara. Setelah bebas pada 2019, ia kembali aktif di media dan menulis buku. Ia juga menjadi konsultan di perusahaan keluarganya. Setelah keluar dari penjara, Ahok kembali ke politik dan bergabung dengan PDIP.
Comment