Gardupedia.com — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengusulkan skema impor rangkaian Kereta Rel Listrik (KRL) bekas pakai dari luar negeri untuk mengantisipasi ancaman krisis armada KRL Jabodetabek pada periode 2026 hingga 2029. Menanggapi rencana tersebut, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI mendesak agar kelaikan teknis dan keselamatan penumpang menjadi prioritas utama ketimbang sekadar mengejar kecepatan pengadaan.
Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, mengungkapkan usulan ini saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (23/9/2026). Bobby menjelaskan bahwa mayoritas armada KRL yang beroperasi saat ini sudah memasuki usia kritis. Rangkaian KRL buatan Jepang, misalnya, diproyeksikan bakal menginjak usia 45 tahun pada 2028 sehingga mengalami kelelahan logam (metal fatigue) dan kelangkaan suku cadang.
“Kereta Jepang ini sudah 45 tahun (di tahun 2028). Ketika trainset-trainset kita ini sudah berumur 45 tahun, kita sudah tidak bisa lagi. Satu, sparepart sudah tidak ada. Yang kedua, secara metal dia sudah mulai fatigue,” ujar Bobby.
Hingga 2031, KAI diwajibkan mengganti sedikitnya 87 trainset KRL. Pada 2026 sendiri, KAI diproyeksikan kekurangan 22 trainset akibat keterlambatan pengiriman armada baru serta keharusan mengonservasi 13 trainset lama. Di sisi lain, kapasitas produksi PT INKA (Persero) yang digenjot melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) hingga 15–16 trainset per tahun dinilai belum sanggup memenuhi lonjakan kebutuhan secara mendadak. Oleh karena itu, opsi mengimpor KRL tidak baru yang telah diperbarui (refurbishment) dianggap sebagai langkah perbaikan darurat paling realistis.
Merespons hal tersebut, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, meminta pemerintah dan KAI memastikan kereta yang didatangkan benar-benar aman dan laik operasi serta sesuai dengan infrastruktur dan sistem persinyalan di tanah air.
“Kalau pemerintah memutuskan impor KRL, jangan sekadar berpikir bagaimana kereta bisa cepat datang. Yang harus dipastikan adalah apakah kereta tersebut benar-benar aman, laik operasi, sesuai dengan kondisi infrastruktur kita, dan memberikan kenyamanan kepada penumpang,” kata Rivqy, Sabtu (26/9/2026).
Rivqy menyoroti lonjakan volume penumpang KRL Jabodetabek yang telah menembus 1,1 juta orang per hari pada 2026, yang memicu kepadatan parah di jam berangkat dan pulang kerja. Ia menegaskan bahwa penambahan armada sangat mendesak demi kenyamanan masyarakat, namun tidak boleh mengorbankan standar keselamatan maupun melemahkan tumbuh kembang industri perkeretaapian nasional.
“Kami melihat kondisi saat ini, KRL sudah amat sangat padat, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja. Kondisi ini tentu tidak nyaman bagi masyarakat. Karena itu, kami mendorong adanya penambahan jumlah KRL agar kepadatan bisa dikurangi. Tetapi penambahan armada harus dibarengi dengan peningkatan standar keselamatan dan kenyamanan penumpang,” ungkap Rivqy.
Lebih lanjut, Rivqy mengingatkan bahwa solusi atas persoalan ini tidak cukup hanya dengan menambah unit fisik armada secara dadakan, melainkan harus dibarengi dengan pembenahan ekosistem transportasi berbasis rel secara menyeluruh dan berkesinambungan.
“Jadi solusinya bukan sekadar menambah kereta. Kita harus membangun ekosistem transportasi KRL yang kapasitasnya memadai, aman, nyaman, tepat waktu, dan mampu mengantisipasi pertumbuhan penumpang ke depan,” jelasnya.
Menurut Rivqy, KRL Jabodetabek telah menjadi tulang punggung mobilitas publik dengan tarif yang terjangkau. Oleh sebab itu, negara berkewajiban hadir memberi jaminan peningkatan kapasitas layanan seiring dengan terus meningkatnya jumlah pengguna.
“Artinya, kebutuhan terhadap transportasi massal berbasis rel terus meningkat. Kepadatan tidak bisa terus dianggap sebagai konsekuensi yang harus diterima masyarakat. Negara harus hadir memastikan pertumbuhan jumlah penumpang diikuti pertumbuhan kapasitas layanan,” tegas Rivqy.
Comment