Gardupedia.com — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI secara resmi menyerahkan draf konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) kepada Prabowo Subianto. Penyerahan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan tersedianya pedoman pembangunan nasional yang berkesinambungan dan tidak terputus setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan nasional.
MPR mendorong agar konsep PPHN yang telah dirumuskan ini dapat segera ditindaklanjuti dan disahkan menjadi produk hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Kehadiran PPHN dinilai sangat krusial sebagai “bintang pengarah” agar seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki arah dan visi pembangunan yang sejalan menuju Indonesia Emas 2045.
Pimpinan MPR RI menegaskan bahwa penyerahan draf ini merupakan wujud komitmen kelembagaan dalam menjaga arsitektur pembangunan jangka panjang bangsa.
“Penyerahan draf PPHN kepada Pak Prabowo merupakan bentuk komitmen MPR dalam menjaga kesinambungan arah bangsa. Kita membutuhkan arsitektur pembangunan jangka panjang agar Indonesia tidak selalu memulai dari awal setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan. Kami berharap penuh draf ini dapat segera dikaji dan diwujudkan menjadi produk hukum yang mengikat,” ujar Pimpinan MPR RI.
Melalui keberadaan PPHN, prioritas pembangunan dan proyek strategis nasional diharapkan dapat berjalan secara terintegrasi serta terhindar dari risiko terhenti akibat dinamika politik lima tahunan.
Menanggapi penyerahan tersebut, Prabowo Subianto menyambut positif dan mengapresiasi kerja keras MPR dalam menyusun formulasi haluan negara tersebut. Menurutnya, kepastian arah pembangunan merupakan syarat mutlak bagi Indonesia untuk melompat menjadi negara maju.
“Kami menyambut baik dan mengapresiasi kerja keras MPR dalam menyusun gagasan PPHN ini. Keberlanjutan dan kepastian arah pembangunan adalah kunci utama jika kita ingin menjadi negara maju. Konsep ini akan kami kaji secara mendalam bersama tim dan unsur parlemen untuk menentukan bentuk hukum terbaik yang paling efektif bagi masa depan bangsa,” tegas Prabowo.
Ke depan, draf PPHN tersebut akan melalui proses kajian komprehensif bersama unsur parlemen dan pemerintah untuk menentukan payung hukum yang paling memadai baik dalam bentuk Ketetapan (TAP) MPR maupun regulasi perundang-undangan sehingga memiliki daya ikat yang optimal bagi seluruh penyelenggara negara.
Comment