Gardupedia.com – Pemerintah mengambil langkah tegas dalam melakukan efisiensi anggaran negara. Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menegaskan bahwa perjalanan dinas luar negeri bagi para pejabat akan dihapuskan secara signifikan, kecuali untuk urusan yang bersifat sangat mendesak.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya optimalisasi belanja negara agar lebih tepat sasaran. Menurut Purbaya, kebijakan “ikat pinggang” ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari kas negara memberikan dampak langsung bagi masyarakat, ketimbang habis untuk biaya operasional birokrasi di luar negeri.
Seluruh rencana perjalanan luar negeri yang tidak memiliki urgensi tinggi atau dampak strategis nasional akan dibatalkan.
Perjalanan hanya diizinkan jika bersifat mendesak, seperti pertemuan diplomatik tingkat tinggi yang tidak bisa diwakilkan atau perjanjian kerja sama internasional yang krusial.
Pemerintah mendorong penggunaan pertemuan virtual atau koordinasi daring sebagai alternatif utama untuk menggantikan kunjungan fisik.
“Perjalanan luar negeri pejabat kita hilangkan, kecuali kondisinya benar-benar mendesak atau ‘kepepet’ banget,” ujar Purbaya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Kebijakan ini diharapkan dapat menghemat anggaran dalam jumlah besar yang nantinya dapat dialokasikan untuk program-program pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi rakyat, dan perlindungan sosial.
Pengetatan ini juga menjadi sinyal bagi seluruh instansi pemerintahan untuk lebih selektif dalam merancang program kerja dan tetap mengedepankan prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan fasilitas negara.
Gardupedia.com berkomitmen menyajikan berita yang akurat, informatif dan kredibel. Ikuti dan pantau terus perkembangan berita selanjutnya !
Comment