Gardupedia.com – Kontroversi mengenai tayangan program di Trans7 yang dinilai melecehkan Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, terus membesar. Para petinggi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersuara keras, menuntut pertanggungjawaban media tersebut, bahkan menyoroti adanya upaya pengkambinghitaman terhadap pesantren.
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), menyatakan protes kerasnya terhadap tayangan yang beredar. Cak Imin mendorong Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk segera mengambil tindakan tegas.
“Ya itu kita protes jugalah, bagaimana pengkambinghitaman melalui pemberitaan itu,” kata Cak Imin di Jakarta. Ia menilai tayangan tersebut tidak mendidik dan telah mencederai martabat ulama, khususnya KH Anwar Manshur, Kiai Sepuh Ponpes Lirboyo. “Ya KPI harus turun tangan,” tegasnya.
Senada dengan Cak Imin, Sekretaris Jenderal DPP PKB, M. Hasanuddin Wahid (Cak Udin), menegaskan bahwa tayangan Trans7 bukan hanya melukai Lirboyo, tetapi juga menyayat hati seluruh santri, masyayikh, dan umat Islam se-Indonesia, bahkan dunia.
Cak Udin memberikan dukungan penuh terhadap langkah para alumni Lirboyo yang melakukan protes di kantor Trans7. Namun, ia mendesak redaksi Trans7 untuk melakukan langkah yang lebih beretika, yakni dengan datang langsung (sowan) kepada KH. Anwar Manshur di Lirboyo, Kediri, untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan tulus.
“Jauh lebih tepat Trans7 yang ke Lirboyo. Mintalah maaf kepada Romo Kiai Anwar Manshur, karena bagaimanapun beliau tokoh panutan kami, para santri, dan bangsa Indonesia,” ujar Cak Udin.
Ia juga menampik keras tuduhan yang diangkat media mengenai adanya “perbudakan” atau “eksploitasi” di lingkungan pesantren. Menurutnya, tuduhan tersebut adalah fitnah yang menunjukkan ketidaktahuan terhadap tradisi pendidikan Islam yang menjunjung tinggi adab, etika, dan khidmah (pengabdian) sebagai bagian dari pembentukan karakter santri.
Anggota DPRD Jatim Desak Sanksi Tegas
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PKB dan Pengasuh PP Sunan Ampel Denanyar Jombang, Gus Ahmad Athoillah, M.I.P., turut mengecam keras insiden tersebut dan meminta KPI tidak ragu menjatuhkan sanksi maksimal.
“Sebagai wakil rakyat Jawa Timur dan bagian dari keluarga besar santri, saya sangat menyayangkan dan memprotes keras tayangan Trans7 yang mencederai kehormatan Ponpes Lirboyo dan Kiai Anwar Manshur,” tegas Gus Ahmad Athoillah.
Ia menekankan bahwa pondok pesantren merupakan pilar penting bagi pendidikan moral dan etika di Jawa Timur. “Framing negatif seperti ini bukan hanya melukai satu institusi, tetapi seluruh masyarakat Jatim yang sangat menghormati ulama. Kami mendesak KPI untuk memberikan sanksi tegas, karena kebebasan pers harus beretika, apalagi menyangkut lembaga pendidikan dan tokoh agama yang menjadi benteng moral bangsa,” pungkas Gus Athoillah.
Comment