Gardupedia.com — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menghadapi tekanan finansial yang cukup berat. Lembaga pengelola jaminan sosial ini mencatatkan defisit anggaran hingga Rp2 triliun setiap bulannya akibat tingginya jumlah peserta yang tidak aktif.
Berdasarkan data terbaru, terdapat sedikitnya 54 juta peserta BPJS Kesehatan yang berstatus tidak aktif. Penyebab utamanya adalah menunggaknya pembayaran iuran rutin bulanan, terutama dari kelompok peserta mandiri atau Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU).
Direktur Utama BPJS Kesehatan mengungkapkan bahwa tingginya angka penunggakan ini memberikan dampak langsung terhadap ketahanan finansial program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Jumlah kepesertaan nonaktif yang menunggak saat ini telah menembus 54 juta jiwa. Kondisi ini berimplikasi langsung pada arus kas kami, yang memicu akumulasi defisit hingga mencapai Rp2 triliun per bulan,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Ia menuturkan, kondisi tersebut mengancam keberlangsungan likuiditas pembayaran klaim pelayanan kesehatan ke berbagai fasilitas kesehatan dan rumah sakit mitra di seluruh Indonesia.
“Prinsip dasar dari JKN adalah gotong royong. Ketika puluhan juta peserta berhenti membayar iuran namun beban pembiayaan pelayanan kesehatan terus berjalan, hal ini menciptakan ketidakseimbangan finansial yang cukup signifikan,” tambahnya.
Sebagai langkah perbaikan, BPJS Kesehatan terus mengupayakan berbagai mekanisme kemudahan bagi masyarakat agar dapat mengaktifkan kembali kepesertaan mereka. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB), yang memungkinkan peserta menunggak untuk mencicil kewajibannya sesuai kemampuan.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan validasi data penerima bantuan iuran (PBI), sehingga masyarakat yang benar-benar tidak mampu secara ekonomi dapat dialihkan menjadi peserta PBI yang ditanggung oleh negara.
Masyarakat pun diimbau untuk tetap disiplin dalam membayar iuran tepat waktu demi memastikan keberlanjutan layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Comment